"Rp 2,4 triliun potensi kerugian negara. Terutama dari KLB. Denda-denda KLB ke Kompensasinya. Ada di RAPBD," kata Taufik kepada wartawan di Kantor DPD Partai Gerindra di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Minggu (9/7/2017).
Untuk itu, DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas hal tersebut secara resmi. Sikap resmi DPRD DKI akan ditentukan dalam pembahasan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Taufik, Wakil Gubernur DKI terpilih Sandiaga Uno sebelumnya juga berkomentar masalah KLB. Dia ingin dana kompensasi KLB dikelola transparan.
"KLB kita yakin sama-sama ingin bangun Jakarta, kita ingin yang transparan, dan kalau bisa KLB yang sekarang banyak ditanggapi sebagian kelompok masyarakat tidak terlalu terbuka, itu prinsipnya transparansi dan seandainya governance itu karena ini dana publik. Ya ada proses yang memastikan bahwa publik ada proses publik bisa ikut mengawasi, bisa lewat DPRD," ujar Sandi di kediamannya, Jl Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Sabtu, (8/7). (aik/idh)










































