.webp)
"Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK itu sama sekali bukan untuk membubarkan, kalau memang dari awal niatnya untuk membubarkan, Golkar tidak akan terlibat," ungkap Sekjen Golkar Idrus Marham dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (9/7/2017).
Pansus angket KPK dipimpin oleh anggota Fraksi Golkar, Agun Gunandjar. Ada beberapa kader Golkar lain yang ikut terlibat dalam pansus. Idrus berharap agar perwakilan Golkar di pansus dapat bekerja dengan sebaik mungkin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPP Golkar minta kader di pansus betul-betul mengembalikan pada pikiran Golkar bahwa hak angket pada KPK itu semata untuk tingkatkan lembaga KPK, kinerja KPK, bukan menghancurkan," tuturnya.
Idrus pun membantah pansus angket KPK di DPR dibuat demi kepentingan Golkar. Pansus ini bermula memang karena masalah rekaman Miryam S Haryani terkait kasus korupsi e-KTP.
Pada kasus e-KTP, sejumlah nama elite politikus Golkar disebut ikut terlibat. Termasuk Agun, dan juga Ketua Umum Golkar yang juga merupakan Ketua DPR Setya Novanto.
"Ini kita lihat sesuatu itu dari yang baik. Bukan untuk kepentingan Golkar, ini untuk bangsa. Ngeliatnya tuh jangan ke situ, sama kan persepsi bahwa hak ini bukan untuk membubarkan, tapi untuk menyatukan," kata Idrus.
Dia pun berharap agar pansus angket KPK tidak membuat hubungan antar-lembaga negara bermasalah. Idrus meminta paradigma yang tidak seharusnya harus dihindari.
"Kasus hak angket tentang KPK ya mestinya ini berjalan secara baik-baik, jangan seakan-akan pansus angket KPK ini seakan-akan perang, perang antara DPR dengan KPK. Paradigma ini harus disingkirkan," tutupnya. (elz/imk)
