Usai Baca Pernyataan Sikap, ILUNI UI dan Massa Aksi di DPR Bubar

Usai Baca Pernyataan Sikap, ILUNI UI dan Massa Aksi di DPR Bubar

Fitang Budhi Adhitia - detikNews
Jumat, 07 Jul 2017 18:36 WIB
Usai Baca Pernyataan Sikap, ILUNI UI dan Massa Aksi di DPR Bubar
Massa aksi membubarkan diri dari DPR (Foto: Fitang Budi Adhitia/detikcom)
Jakarta - Perwakilan ILUNI UI, BEM dari sejumlah universitas serta massa antikorupsi membubarkan diri dari Gedung DPR usai menggelar aksi. Sebelum membubarkan diri, massa membacakan pernyataan sikap.

Pantauan detikcom, massa membubarkan diri pukul 16.40 WIB di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017). Mereka membubarkan diri dengan tertib.

Sementara itu, mereka memisahkan diri dari perwakilan massa yang saat itu sedang menemui Pansus Hak Angket KPK. "Terima kasih atas kehadiran rekan sahabat sekalian agar tidak lupa apa yang menjadi pernyataan kita hari ini," ujar Ketum ILUNI UI, Arief Budhy Hardono di lokasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak lupa, mereka mengatakan akan kembali menggelar aksi tanggal 14 Juli di Gedung KPK. Mereka meminta KPK mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani seperti kasus e-KTP.

Berikut pernyataan sikap massa yang disampaikan Arief sebelum membubarkan diri:

Pernyataan sikap ILUNI UI
Aksi bersama mahasiswa dan Alumni UI: Tolak Intervensi, Berantas Korupsi. 7 juli 2017

1. Menolak dengan tegas intervensi pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK baik dari pemerintah, DPR, atau pun partai politik
2. Menolak semua upaya pelemahan pemberantasan korupsi meliputi dan tidak terbatas pada hak angket dan revisi UU KPK.
3. Mendesak KPK untuk menuntaskan proses hukum kasus korupsi e-KTP dengan menerapkan semua pelaku sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa sebagai tersangka dengan segera.
4. Mendesak KPK untuk segera menuntaskan proses hukum kasus-kasus korupsi besar lainnya seperti BLBI, century, petral, TPPI, pajak batu bara, Pelindo, reklamasi Teluk Jakarta, Sumber Waras dan lainnya.
5. Mendesak Presiden RI, Ir Joko Widodo, untuk mengambil sikap yang tegas dalam melawan upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan memimpin terdepan dalam agenda penegakan hukum pemberantasan korupsi. (dkp/elz)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads