DetikNews
Jumat 07 Juli 2017, 14:55 WIB

Pansus Angket Temui Koruptor, F-PD: Jangan Sampai Intervensi Hukum

Elza Astari Retaduari - detikNews
Pansus Angket Temui Koruptor, F-PD: Jangan Sampai Intervensi Hukum Ibas (kiri) dan Didik Mukrianto (kanan). (Foto: Elza Astari Retaduari/detikcom)
Jakarta - Fraksi Partai Demokrat (PD) mengingatkan pansus hak angket KPK agar jangan sampai melakukan intervensi hukum. Ini menyusul kunjungan pansus angket KPK menemui napi koruptor di LP Sukamiskin, Bandung.

Sekretaris F-PD Didik Mukrianto menyebut, Pansus memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terkait angket. Namun dia meminta agar dalam proses penyelidikan itu, rekan-rekannya di DPR tidak menabrak aturan hukum yang ada.

"Sebagai bagian hak konstitusi yang dijadikan landasan oleh kawan-kawan Pansus Angket KPK aturan main dan mekanisme sudah diatur dengan jelas. Hak penyelidikan menjadi standing pansus dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ungkap Didik dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (7/7/2017).


"Rambu-rambu yang tidak boleh ditabrak adalah mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan," imbuhnya.

Meski begitu, Didik pun menyatakan semua harus adil untuk mengusut kebenaran. Namun tetap harus dipastikan, prosesnya tidak boleh melanggar hukum.

"Setiap kebenaran yang berkenaan dengan kepentingan publik dan tidak melanggar norma hukum, maka publik juga punya hak untuk mengakses informasi tersebut seluas-luasnya," kata Didik.

Pansus angket KPK mengaku mendapat banyak keluhan dari napi koruptor. Para napi itu disebut mengatakan mendapat banyak tekanan dan intimidasi dalam pengusutan korupsi oleh KPK. Hanya saja, audiensi antara pansus dengan napi koruptor kemarin, Kamis (6/7), dilakukan secara tertutup.


"Dalam standing negara hukum, kebenaran dan keadilan tentu menjadi hak setiap warga negara, kebenaran dan keadilan tidak boleh dimonopoli oleh individu tertentu atau kelompok tertentu," sebut anggota Komisi III DPR itu.

Fraksi yang dipimpin oleh Edhie Baskoro (Ibas) Yudhoyono itu menjadi salah satu fraksi di DPR yang tidak menyetujui hak angket KPK. Fraksi Demokrat juga tidak mengirimkan anggota untuk menjadi perwakilan di pansus angket.

"Dalam posisi sebagai Fraksi yang tidak ikut ambil bagian tentu secara substansi kami tidak mengetahui secara utuh apa yang menjadi agenda dan perencanaan Pansus," ujar Didik.


Sebelumnya Ketua Pansus angket terhadap KPK, Agun Gunandjar, menyebut ada sejumlah curahan hati (curhat) dari para narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Curhat itu di antaranya terkait proses penyidikan yang dilakukan KPK terhadap mereka.

"Dalam kacamata aspirasi mereka mengatakan ada kesewenangan, ancaman, terjadi intimidasi, pelanggaran hak asasi bahkan pelanggaran sifatnya private keluarga," ujar Agun di Lapas Sukamiskin, Kamis (6/7).

Narapidana koruptor yang ditemui para anggota DPR itu mulai dari mantan Ketua MK, Akil Mochtar hingga OC Kaligis. Tampak pula mantan Bupati Buol, Amran Batalipu, mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan juga hadir. Selain itu, ada mantan Dirjen ESDM, Waryono Karyo, anggota DPR, Budi Supriyanto dan Putu Sudiartana.
(elz/erd)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed