Kalla: Pernyataan SBY Soal Diknas Tak Berisiko Politik

Jakarta - Pernyataan SBY yang mengakui belum sanggup memenuhi kewajiban dalam bidang pendidikan sesuai amanat UUD 1945 tidak berisiko politik. Pencapaian pendidikan akan dilakukan bertahap.Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara pembukaan rakernas dan rapat pleno majelis Mustasyar dalam rangka peringatan hari lahir Tarbiyah ke-77 di Ponpes Darul Ulum, Duren Mekar, Sawangan, Depok, Rabu (4/5/2005).Dalam UU Diknas, menurut Kalla, dikatakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat dilaksanakan secara bertahap. "Jadi UU sendiri, mengatakan itu bukan Pak SBY," kata Kalla. Jadi tidak berisiko politik?"Ya tidak berisiko. Karena itu sudah dijelaskan dalam UU bahwa pencapaian itu dilaksanakan secara bertahap," tandasnya.Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional, Presiden SBY mengatakan selama hampir 60 tahun Indonesia merdeka, pemerintah masih belum sanggup memenuhi kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat UUD 1945.Hal ini mendapat kritik pedas dari Sekjen PDIP Pramono Anung yang menilai pernyataan SBY dianggap melanggar konstitusi dan memiliki risiko politik yang besar. (aan/)