Kamis 06 Juli 2017, 21:53 WIB
Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Takkan Terjadi
Fadli Zon (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Jakarta -
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta takkan pernah terjadi. Sebab, kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk menganggarkan pemindahan tersebut.
"Bukan nggak setuju (pemindahan ibu kota mulai 2018), menurut saya nggak akan terjadi. Mau pindahin ke mana? Meskipun secara ide saya setuju, ini memerlukan jangka waktu yang panjang. Kondisi keuangan negara juga kan tidak menguntungkan untuk itu," ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).
Menurut Fadli, saat ini belum diperlukan pemindahan ibu kota. Masih ada keperluan yang lebih mendesak ketimbang hal tersebut.
"Menurut saya, hidup masyarakat makin susah. Hidup makin parah, petani-buruh makin susah. Kok mikirin mindahin ibu kota? Ini menurut saya tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan, dengan apa yang mau dilakukan," paparnya.
Jika pemindahan ibu kota direalisasikan, Fadli menginginkan kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif terintegrasi. Ia membandingkan contoh ibu kota Brasil di BrasÃlia.
"Saya sudah lihat di Brasil, dulu ibu kotanya Rio de Janeiro kemudian dipindahkan ke BrasÃlia. Nah, itu prosesnya cukup lama dan mereka kantornya berdekatan kementerian A, B, C. Semua bisa jalan kaki. Ke istana presiden juga jalan kaki, ke kantor parlemen juga jalan kaki. Semua connected," jelas Fadli.
Ia juga meminta tidak ada campur tangan pihak swasta saat pemindahan ibu kota. Akan ada konflik kepentingan jika ada pelibatan swasta.
"Oh iya, dong. Nanti mau dibangunkan gedung sekretariat misalnya, terus uang nggak ada, suruh swasta yang bangun. Terus apa namanya? BOT (build operate and transfer)? Jadi saya kira nggak bisalah, ini bukan negara swasta," pungkasnya.
(dkp/rna)
"Bukan nggak setuju (pemindahan ibu kota mulai 2018), menurut saya nggak akan terjadi. Mau pindahin ke mana? Meskipun secara ide saya setuju, ini memerlukan jangka waktu yang panjang. Kondisi keuangan negara juga kan tidak menguntungkan untuk itu," ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).
Menurut Fadli, saat ini belum diperlukan pemindahan ibu kota. Masih ada keperluan yang lebih mendesak ketimbang hal tersebut.
Jika pemindahan ibu kota direalisasikan, Fadli menginginkan kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif terintegrasi. Ia membandingkan contoh ibu kota Brasil di BrasÃlia.
"Saya sudah lihat di Brasil, dulu ibu kotanya Rio de Janeiro kemudian dipindahkan ke BrasÃlia. Nah, itu prosesnya cukup lama dan mereka kantornya berdekatan kementerian A, B, C. Semua bisa jalan kaki. Ke istana presiden juga jalan kaki, ke kantor parlemen juga jalan kaki. Semua connected," jelas Fadli.
Ia juga meminta tidak ada campur tangan pihak swasta saat pemindahan ibu kota. Akan ada konflik kepentingan jika ada pelibatan swasta.
"Oh iya, dong. Nanti mau dibangunkan gedung sekretariat misalnya, terus uang nggak ada, suruh swasta yang bangun. Terus apa namanya? BOT (build operate and transfer)? Jadi saya kira nggak bisalah, ini bukan negara swasta," pungkasnya.
(dkp/rna)
