"Bukan nggak setuju (pemindahan ibu kota mulai 2018), menurut saya nggak akan terjadi. Mau pindahin ke mana? Meskipun secara ide saya setuju, ini memerlukan jangka waktu yang panjang. Kondisi keuangan negara juga kan tidak menguntungkan untuk itu," ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).
Menurut Fadli, saat ini belum diperlukan pemindahan ibu kota. Masih ada keperluan yang lebih mendesak ketimbang hal tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika pemindahan ibu kota direalisasikan, Fadli menginginkan kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif terintegrasi. Ia membandingkan contoh ibu kota Brasil di BrasΓlia.
"Saya sudah lihat di Brasil, dulu ibu kotanya Rio de Janeiro kemudian dipindahkan ke BrasΓlia. Nah, itu prosesnya cukup lama dan mereka kantornya berdekatan kementerian A, B, C. Semua bisa jalan kaki. Ke istana presiden juga jalan kaki, ke kantor parlemen juga jalan kaki. Semua connected," jelas Fadli.
Ia juga meminta tidak ada campur tangan pihak swasta saat pemindahan ibu kota. Akan ada konflik kepentingan jika ada pelibatan swasta.
"Oh iya, dong. Nanti mau dibangunkan gedung sekretariat misalnya, terus uang nggak ada, suruh swasta yang bangun. Terus apa namanya? BOT (build operate and transfer)? Jadi saya kira nggak bisalah, ini bukan negara swasta," pungkasnya. (dkp/rna)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini