Guru Besar Antikorupsi: DPR Harusnya Jadi Kawan KPK, Setop Angket

Jakarta - Guru Besar Antikorupsi memandang DPR harusnya menjadi kawan dari KPK. Adanya Pansus Angket dinilai sebagai upaya melawan proses pemberantasan korupsi yang sedang dijalani KPK.

"Sebaiknya DPR itu kawan, karena DPR itu wakil dari rakyat, bukan wakil dari koruptor. Mestinya dia adalah kawan bagi lembaga-lembaga yang jelas-jelas akan menyetop perilaku korup," kata Juru Bicara Guru Besar Anti Korupsi Asep Saefuddin di di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jalan Vetran No 16, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).

Dengan menjadi kawan mestinya DPR tidak perlu membentuk Pansus Angket. DPR dipandang hanya perlu melakukan rapat dengat pendapat (RDP) dengan KPK.

"Jadi kawan, jangan ada lawan, tapi karena kawan tidak berarti tidak boleh bertanya. Justru itu lah kenapa ada RDP sehingga orang bisa bertanya dalam RDP, tidak perlu adanya hak angket, karena kalau hak angket tendensinya tinggi sekali. Jadi kalau menurut saya mestinya kawan, cobalah kita berkawan dengan lembaga-lembaga itu, maka negara ini maju, tidak ada yang menarik ke bawah," ujarnya.

Menurur Asep, poin utama pelemahan KPK adalah munculnya Pansus Angket disaat KPK sedang menangani kasus proyek e-KTP. Pansus Angket Dinilai sebagai upaya pembelokan isu yang dilakukan DPR untuk mengurangi fokus KPK.

"Sekarang ini kan KPK sedang dalam proses pemberantasan korupsi salah satunya e-KTP dan juga kasus-kasus besar lainnya. Pelemahannya mereka melakukan hak angket, berarti ada pembelokan isu dan supaya KPK lelah dengan tambahan pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu diberikan," jelas guru besar Institut Pertanian Bogor ini.

"Jadi itu melemahkan sebenarnya baik dari segi substansi maupun dari segi prosedur. Nah untuk itu kami sepakat untuk seluruh 400 guru besar itu tidak perlu dilanjutkan (Pansus Angket), dukung saja KPK salaman, bangun negara ini. Negara ini memerlukan anggota DPR yang bersih dan bercita-cita menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan KPK berusaha menyetop perilaku-perilaku korup itu," tambahnya.

Sebagai kalangan akademisi, Guru Besar Antikorupsi berharap DPR dapat menjadi lembaga yang memberi dukungan politis kepada KPK. Saat ini rakyat harus cerdas mana politik yang diberikan sebagai dukungan moral dan mana sebagai pembelokan.

"Itu sebenarnya kita harusnya sadar terhadap itu, mau dibawa ke mana negara ini. Kalau negara ini dibawa kepada politik yang baik ya tentunya kita pun setuju karena kita pun memerlukan poltik, memerlukan politisi, tidak mungkin akademisi semua. Jadi politik itu perlu, tapi kalau politik itu bahkan melemahkan KPK yang sedang berusaha untuk memberantas korupsi itu kan tidak baik. Jadi kita sepakat, fokus dalam moral kembangkan politiknya ke arah kebaikan," tutupnya.

(nvl/imk)