Bertemu KSP, Guru Besar Antikorupsi Bicara soal Penguatan KPK

Jakarta - Perwakilan 400 Guru Besar Antikorupsi menemui Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki untuk menyampaikan upaya penguatan KPK. parlemen, pemerintah, KPK, dan lembaga tinggi negara lainnya harus berada di jalur yang benar dalam pemberantasan korupsi.

"Pak Teten mengapresiasi kami sebagai Guru Besar Antikorupsi tentang upaya untuk memperkuat KPK itu. Di dalam hal ini kami pun satu garis karena memang pemerintah sangat memerlukan agar KPK ini makin kuat," ujar juru bicara perwakilan Guru Besar Antikorupsi, Asep Saefuddin, usai menemui KSP selama hampir 2 jam di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran No 16, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).

Menurut Asep, pekerjaan pemerintah akan semakin berat jika upaya pelemahan KPK dibiarkan. Upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi negara akan sulit karena banyaknya kasus korupsi.

"Dalam hal ini pemerintah ini juga ingin memperkuat ekonomi kan, jangan ada distorsi-distorsi menjadikan ekonomi high cost karena korupsi. Jadi pada prinsipnya Pak Teten mengapresiasi upaya kita dan kemudian kita pun tetap dalam koridor bahwa guru besar ini sebagai pendidik dan tentunya di dalam hal ini kita mempunyai garda moral agar pemerintah on the rail track, KPK on the rail track, DPR juga on the rail track (di jalur yang benar)," jelasnya.

Asep mengatakan, setiap lembaga negara harus bersinergi dalam memberantas korupsi untuk pembangunan bangsa. Harus ada satu kesepakatan bahwa korupsi tidak dapat ditawar meskipun kecil.

"Karena kalau tidak nanti ekonomi kita nanti jadi lamban kemudian kita tidak pernah maju cita-cita kita menjadi negara maju di tahun katakan 2030 atau 2045 itu akan sulit. Tidak akan tercapai bila mana korupsi terus-terusan," katanya.

"Jadi kami tadi katakan kepada Pak Teten bersinerginya antara pemerintah, parlemen, dan KPK. Sinergi untuk ke satu titik di mana kita ini ingin betul-betul memperbaiki. Jadi jangan ada yang berseberangan," tambahnya.

Asep menyebut KPK merupakan produk reformasi yang bertujuan memberantas korupsi. DPR yang dipilih rakyat melalui proses demokrasi, harusnya mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi untuk kesejahteraan.

"Demokrasi itu kan agar betul-betul rakyat, masyarakat ini mendapatkan kesejahteraan yang benar. Kalau produk reformasi seperti KPK ini nanti malah dihilangkan nanti bagaimana. Kami tadi sampaikan itu kami juga berharap pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan supaya tidak ragu, tetapi kita harus support dalam hal korupsi ini tidak ada yang bisa mentolelir," tutupnya. (nvl/dhn)