"Untuk bedah rumah, coba langsung tanya ke Pak Wali (Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi)," ujar Arifin saat dihubungi detikcom, Kamis (6/7/2017).
Arifin menyebut Wali Kota lebih tahu soal program bedah rumah tersebut. "Karena Pak Wali yang lebih tahu masalah itu," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program rumah bedah rumah ini diresmikan pada April 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidyat, yang saat itu menjabat Wakil Gubernur. Semua dana yang dikeluarkan untuk program tersebut bersumber dari CSR dan tidak memakai dana APBD.
Namun, setelah berjalan, program tersebut justru mendapat keluhan dari sejumlah warga yang menjadi peserta bedah rumah. Dani dan Sulastri merupakan warga yang mengeluhkan program itu.
Dani mengeluhkan biaya instalasi listrik sebesar Rp 150.000. Namun Dani hanya memberikan Rp 100.000 karena keadaan ekonominya.
"Waktu itu ngasih orang Rp 150 ribu buat instalasi kabel listrik, saya cuma punya Rp 100 ribu, tapi nggak apa-apa kata petugasnya," kata Dani saat ditemui di rumahnya, Jalan Kelapa Dua RT 15 RT 03 Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (5/7).
Sedangkan Sulastri mengeluhkan rumahnya dibongkar dari semula memiliki 3 kamar menjadi 1 kamar. Ia merasa kaget saat melihat rumahnya setelah dibedah.
"Rumah saya tadinya ada 3 kamar, terus tadi katanya nggak mau dirapihin (dibongkar). Tapi malah dibongkar, jadi sekarang cuma 1 kamar," ujar peserta bedah rumah, Sulastri, saat ditemui di Jalan Kelapa Dua RT 15 RW 05 Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (5/7). (lkw/imk)











































