DetikNews
Rabu 05 Juli 2017, 19:14 WIB

Restorasi Gambut di Wilayah Sumsel Akan Dipercepat

Mega Putra Ratya - detikNews
Restorasi Gambut di Wilayah Sumsel Akan Dipercepat Foto: Dok Pemprov Sumsel
Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Restorasi Gambut (BRG) menandatangani nota kesepahaman (MoU). MoU tersebut merupakan upaya mempercepat restorasi gambut di wilayah Sumatera Selatan.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengungkapkan, merestorasi ribuan hektar lahan gambut memerlukan waktu bertahun-tahun dan tidak akan mampu dilaksanakan hanya dengan kemampuan sendiri. Untuk itu memerlukan dukungan berbagai pihak.

Salah satu langkah yang sudah dilakukan Pemprov Sumsel di antaranya melalui kegiatan the 1st Asia Bonn Challenge High Level Meeting pada Mei 2017 lalu. Menurut Alex, Pemprov Sumsel secara aktif terlibat dan tidak terpisahkan dari inisiatif global untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hal itu ditunjukan dengan upaya keras menetapkan pendekatan yuridiksi terhadap pertumbuhan ekonomi hijau untuk mendukung pelaksanaan Komitmen Nationally Determined Contributions (NDC) dan Persetujuan Paris mengenai perubahan iklim.

"Seiring berjalannya waktu, Sumsel memprakarsai Kemitraan Pemerintah-Masyarakat-Swasta (P4) untuk Pengembangan Pertumbuhan Hijau dan Pengelolaan lanskap berkelanjutan sebagai strategi mengelola lanskap Sumatera Selatan," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7/2017).

Penandatanganan MoU dilakukan di Kantor Badan Restorasi Gambut, Jalan Teuku Umar 10, Menteng, Jakarta Pusat. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Alex Noerdin dan Kepala BRG Nazir Foead.

Alex menjelaskan keberlanjutan lanskap Sumsel membutuhkan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu pendekatan lanskap untuk keberlanjutan merupakan suatu keharusan bagi Sumsel untuk mencapai visi pertumbuhan hijau. Salah satu prasyarat untuk komitmen jangka panjang adalah adanya Sustainable Funding.

Pemerintah Sumsel, lanjut Alex, mengusulkan mendirikan lembaga pendanaan berkelanjutan. Dana tersebut nantinya digunakan untuk mendukung rencana pembangunan strategis provinsi terkait dengan mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat, perubahan iklim (mitigasi, adaptasi/ketahanan dan energi terbarukan), pengelolaan lansekap berkelanjutan, jasa lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi ekosistem.

Sementara itu Kepala BRG Nazir Foead menjelaskan MoU tersebut bertujuan untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut di Provinsi Sumsel. Selanjutnya, dalam penyusunan rencana restorasi gambut, Badan Restorasi Gambut (BRG) melakukan pendekatan perencanaan menyeluruh dalam setiap KHG (Kesatuan Hidrologi Gambut) yang terbagi dalam satuan lahan restorasi gambut (SLRG).

"Hal ini dilakukan agar prinsip keadilan terhadap pengaturan pembagian air (Water Balance), prinsip berbagi tanggung jawab dan berbasis ilmu pengetahuan dapat terlaksana. Perencanaan ini juga akan memetakan semua unit pengelolaan restorasi gambut yang merupakan pengelola kawasan," terang Nazir.

Dalam MoU tersebut Pemprov Sumsel dan BRG sepakat dalam sembilan hal utama. Sembilan hal itu di antaranya:

1. Perlunya koordinasi dan perencanaan restorasi ekosistem gambut
2. Pemetaan kesatuan hidrologis gambut
3. Pelaksanaan konstruksi infrastruktur dan pembasahan gambut dan segala kelengkapannya
4. Penataan ulang pengelolaan area gambut terbakar
5. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut
6. Pelaksanaan supervise dalam kontruksi
7. Operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi
8. Penelitian dan pengembangan secara terus menerus untuk keperluan tata kelola kawasan hidrologis gambut, dan pengembangan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi pada gambut untuk mendukung pengendalian perubahan iklim
9. Monitoring dalam pelaksanaan restorasi gambut dan kegiatan lain yang dipahami antara Pemprov Sumsel dan BRG RI

Restorasi ekosistem gambut perlu melibatkan berbagai pihak berdasarkan kewenangan pada status dan fungsi kawasan yang terdiri atas kementerian, pemerintah daerah, pemegang izin dan masyarakat.

Di tahun 2017 BRG memperioritaskan kegiatan restorasi gambut di 9 KHG (KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur, KHG Sungai Air Hitam Laut-Sungai Buntu Kecil/KHG Lintas Provinsi, KHG Sungai Lalan-Sungai Merang/KHG Lintas Provinsi, KHG Sungai Merang-Sungai Ngirawan, KHG Sungai Ngirawan-Sungai Sembilang, KHG Sungai Saleh- Sungai Sugihan, KHG Sei Lalan- Sungai Bentayan, KHG Sungai Bentayan-Sungai Penimpahan, KHG Sungai Penimpahan-Sungai Air Hitam) di 3 Kabupaten yakni Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin.

"Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia mengapresiasi dukungan berbagai pihak. Dalam waktu dekat BGR juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang sama dengan 6 Provinsi lainnya yakni Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua," pungkas Nazir.
(ega/try)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed