detikNews
Selasa 04 Juli 2017, 18:12 WIB

Pantaskah Parpol Dapat Kenaikan Dana Rp 111 M?

Elza Astari Retaduari - detikNews
Pantaskah Parpol Dapat Kenaikan Dana Rp 111 M? Foto: Ilustrasi Dana Parpol. (Mindra Purnomo/detikcom).
FOKUS BERITA: Dana Parpol Naik 1.000 %
Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan dana bantuan untuk partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per satu perolehan suara saat pemilu. Rencana ini dianggap tidak menjadi jaminan akan membuat partai politik terbebas dari korupsi.

"Sejauh apa kepercayaan kita kepada partai? Sejauh mana itu (kenaikan dana parpol) efektif meminimalisir tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota-anggota partai?" ungkap pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (4/7/2017).

Menurut Ray, jaminan-jaminan tersebut belum muncul dewasa ini. Justru yang ada sekarang, partai politik dinilai malah terus berupaya melemahkan lembaga yang memberantas korupsi yakni KPK.


"Jaminan-jaminan itu belum muncul secara kuat. Alih-alih yang ada adalah upaya mereka yang terus menerus melemahkan KPK yang marak terjadi," ucapnya.

"Sekarang dengan keinginan mereka melemahkan KPK melalui angket KPK, di saat bersamaan kita mau bantu parpol. Itu seperti berbuat nakal. Kita kasih dana partai justru untuk menghabisi gerakan anti-korupsi dalam hal ini yang dikomandoi KPK," imbuh Ray.

Sebelum benar-benar merealisasikan rencana dinaikkannya dana bantuan parpol, dia menilai pemerintah harus benar-benar menelisik sejauh mana komitmen partai politik terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu juga, partai politik dianggap Ray harus membuktikan komitmen itu dengan sikap mereka.

"Ini soal kalau uang rakyat ini diberikan ke mereka sejauh mana mereka punya kemauan dan itikad untuk mau berbuat secara benar?" ujar dia.


"Kedua sejauh mana jaminan mereka bisa menekan bentuk korupsi yang banyak dilakukan anggota parpol? Jaminan ini nggak ada," tambah Ray.

Secara implisit, Ray menilai parpol-parpol belum sepantasnya mendapat kenaikan bantuan parpol. Sebab dari sikap perwakilan parpol di legislatif, tampak secara jelas ada upaya pelemahan terhadap KPK.

"Salah satu jaminan itu kan mestinya memperkuat kerja KPK, bukan justru memperlemahnya dengan mengusung hak angket. Sudah pantas atau nggak? Sudah tepat atau tidak?" tuturnya.

Sebab kondisi saat ini dinilai Ray cukup ironi. Hal tersebut melihat bagaimana upaya partai politik 'menerjang' KPK dengan berbagai manuvernya.

"Di mana kita memberi uang ke partai politik, di saat yang bersamaan dia melemahkan institusi yang bisa menjaga penggunaan dana partai ini yaitu KPK," tegas Ray.


Sementara itu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menilai kenaikan dana bantuan untuk partai tanpa diikuti perbaikan tata kelola dan transparansi partai akan sia-sia belaka. Dia menilai, harus ada pembenahan partai secara komprehensif dan bukan hanya sekedar menaikkan anggaran saja.

"Kalau cuma menaikkan anggaran dan tidak diikuti konsep pembaruan partai, maka akan sia-sia saja," sebut Donald dalam perbincangan terpisah, Selasa (4/7).

Donald menyebut, ada beberapa aspek yang harus diatur kembali terkait partai politik. Pertama adalah soal sistem rekruitmen dan kaderisasi partai. Kemudian juga pengaturan soal sistem pengambilan keputusan dan demokrasi internal partai.

"Atur sistem audit baru bagi partai. Atur sistem transparansi dan sanksi untuk pelanggaran keuangan partai," kata Donald.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemendagri berencana menaikkan dana parpol. Saat ini pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 13,42 miliar untuk 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Jika dana bantuan parpol dinaikkan menjadi Rp 1.000 per suara, maka pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 124,92 miliar.
(elz/imk)
FOKUS BERITA: Dana Parpol Naik 1.000 %
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com