Akbar: Perpecahan Parpol Hambat Proses Demokratisasi

Jakarta - Konflik internal yang melanda beberapa parpol dinilai Akbar Tandjung memprihatinkan. Menurut Akbar, perpecahan parpol hanya akan menghambat proses demokratisasi yang sedang berlangsung."Tentu kita prihatin, karena kita berharap partai politik menjadi pilar demokrasi," kata mantan Ketua umum DPP Partai Golkar ini sebelum peluncuran Akbar Tandjung Institute di Hotel Hilton, Jl. Sudirman, Jakarta, Selasa (3/5/2005) malam. Menurut Akbar, perpecahan tersebut karena parpol hanya berorientasi pada kekuasaan. Parpol lebih banyak menjalankan fungsi rekruitmen politik seperti perekrutan anggota DPR, kepala daerah, gubernur, bahkan presiden. "Harusnya parpol melakukan peran lebih dari itu, seperti peran sosialisasi politik, pendidikan politik, kaderisasi dan fungsi-fungsi lain. Itu yang harusnya perlu kita tingkatkan. Karena proses kaderisasi dalam partai politik sangatlah penting untuk kesinambungan parpol," ujar Akbar.Sementara dalam sambutannya sebagai Ketua AT Institute, Akbar mengingatkan kepada para pemimpin parpol yang hadir agar menyudahi konflik. Sebab kalau konflik itu terus diperpanjang ancaman delegitimasi rakyat terhadap parpol akan terbukti."Kalau pimpinan parpol konflik terus , jangan salahkan kalau kemudian rakyat tidak percaya lagi pada parpol. Akhirnya terjadi delegitimasi parpol," tukas Akbar. Akbar kemudian mencontohkan dirinya sendiri. Menurut Akbar, kekalahannya dalam pemilihan Ketua umum Partai Golkar sebenarnya bisadi jadikan alasan memperpanjang konflik di Golkar, Namun demi mengawal proses demikrasi agar sesuai dengan relnya, Akbar rela mematuhi aturan main yang ada."Dalam setiap pemilihan ketua umum parpol selalu terjadi konflik. Namun hormati lah mekanisme penyelesaian konflik yang ada. Sebenarnya saya pun punya alasan kalau mau, tapi saya hormati mekanisme parpol, mekanisme institusi," paparnya.Tentang keterlibatan pemerintah sebagai institusi dalam konflik parpol, Akbar tidak melihatnya. Namun kalau pejabat pemerintah secara personal, itu mungkin terjadi. "Kalau pemerintah secara institusi tidak, tapi kalo orang-orang pemerintah yang berasal dari parpol yang berkepentingan untuk memperkuat jabatan politik itu mungkin."Dalam kesempatan itu Akbar juga menyampaikan harapan agar kompetisi yang akan berlangsung dalam pilkada berjalan secara fair dan terbuka. "Jadi jangan sampai partai itu menang karena kelemahan-kelemahan parpol lain. Tapi menanglah secara fair, terhormat melalui kompetisi yang terbuka," demikian Akbar Tandjung. (gtp/)