DetikNews
Selasa 04 Juli 2017, 13:50 WIB

Kenaikan Dana Parpol Jadi Rp 124 M Bisa Jadi Lahan Korupsi Baru

Elza Astari Retaduari - detikNews
Kenaikan Dana Parpol Jadi Rp 124 M Bisa Jadi Lahan Korupsi Baru Ilustrasi Gedung DPR. (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom).
FOKUS BERITA: Dana Parpol Naik 1.000 %
Jakarta - Pemerintah melalui Kemendagri berencana menaikkan dana bantuan untuk partai politik hampir 10 kali lipat. Rencana tersebut dinilai bisa menjadi lahan korupsi baru.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai penambahan dana parpol belum diperlukan. Sebab rencana itu akan membuat APBN membengkak.

"Fitra menolak itu. Tidak ada jaminan dana tersebut dapat mencegah korupsi," ungkap Deputi Sekjen Fitra Apung Widadi dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (4/7/2017).


Apung menyebut saat ini partai-partai politik di Indonesia belum memiliki sistem yang baik. Itu berarti parpol belum siap mendapat dana bantuan besar dari negara.

"Justru bisa jadi menjadi lahan korupsi baru. Banyak korupsi kepala daerah yang berhubungan dengan korupsi dana parpol, contohnya di Jepara," kata Apung.

Saat ini dana bantuan parpol dari pemerintah sebesar Rp 108 per suara yang diperoleh saat pemilu sebelumnya. Kemendagri saat ini sedang merancang revisi PP 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang anggarannya akan dimasukkan ke APBN 2018.


Rencananya, nominal itu akan naik menjadi Rp 1.000 per suara atau hampir 10 kali lipat. Dana yang diperoleh tiap parpol per tahun tentu bisa bervariasi, tergantung jumlah suara yang diperoleh saat Pemilu.

Saat ini pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 13,42 miliar untuk 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Jika dana bantuan parpol dinaikkan menjadi Rp 1.000 per suara, maka pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 124,92 miliar.

Melihat besarnya peningkatan anggaran apabila rencana itu jadi dilakukan, Fitra menganggap akan lebih bermanfaat untuk digunakan ke aspek-aspek lain yang lebih penting. Menurut Apung, pihaknya menolak tegas rencana Kemendagri yang masih harus mendapat persetujuan dari Kemenkeu dan DPR itu.

"Lebih baik dana parpol digunakan untuk bantuan meningkatkan daya beli masyarakat saat ini, sebagai bentuk pengganti subsidi listrik dan BBM yang dicabut," ucapnya.


"Tuntutan Fitra harus dibatalkan rencana itu." imbuh Apung.

Penambahan dana bantuan parpol juga dinilainya akan kontradikttif dengan kinerja partai-partai politik dewasa ini. Rencana itu disebut akan mencederai rakyat.

"Belum pantas naik di tengah kinerja parpol yang belum sesuai harapan rakyat. Lebih baik dibatalkan karena internal parpol belum ada jaminan untuk pengelolaan yang baik," tutupnya.
(elz/imk)
FOKUS BERITA: Dana Parpol Naik 1.000 %
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed