.webp)
"Jadi staf, staf di BKD, staf senior, beliau akan membantu kita untuk analisis hukumnya," kata Kepala BKD Agus Suradika di Balai Kota, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).
Agus menyebut Lasro sempat 'dipinjam' oleh Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara untuk dipekerjakan sebagai Kepala Bapedda. Agus pun membenarkan bahwa Lasro mendapat izin untuk bekerja di sana meski telah dicopot dari jabatan inspektorat DKI pada era Ahok. Namun, Lasro menyatakan ingin kembali ke Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya, ya diberhentikan dari inspektor ke staf apa faktornya ya tentu dulu sudah pernah dibahas lah yah dan beliau kemudian izin kepada Gubernur mau dipinjam oleh bupati Sumatera Utara ya kita izikan, setelah itu beliau ingin kembali," lanjut Agus.
Alasan BKD mengembalikan Lasro sebagai staf di BKD DKI sendiri dijelaskan Agus lantaran kompentesi yang dimilikinya.
"Ya karena kompetensi dia, karena kompetensi dia di bidang hukum karena kita di pengendalian perlu telaah mengenai aspirasi hukum. Saya minta Pak Lasro menangani itu," terangnya.
Dia pun menegaskan bahwa semasa Ahok masih menjadi gubernur, Lasro hanya diberhentikan sebagai inspektorat DKI, bukan dari jabatan PNS. Saat ini Lasro juga masih digaji oleh Pemprov DKI.
"Masih PNS DKI sampai sekarang, masih digaji DKI," tambah Agus.
Saat halal bihalal di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga sempat menyinggung keberadaan Lasro Marbun. Dia mencontohkan PNS yang sudah pergi dari DKI lalu mau kembali lagi.
Sebelumnya, Lasro Marbun adalah Kepala Dinas Pendidikan DKI pada 2014, saat anggaran siluman muncul di APBD. Sedangkan Andi Baso adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada 2014 juga. Kedanya dicopot Ahok gara-gara diduga terlibat kasus pengadaan UPS dan anggaran siluman di APBD DKI.
"Jadi Pak Andi Baso adalah orang yang bertanggung jawab di Bappeda dan Pak Inspektorat (Lasro Marbun) adalah yang bertanggung jawab di Dinas Pendidikan," kata Ahok (27/11).
(nth/imk)
