Polri: Perekrutan Taruna Akpol Tidak Berdasarkan Kesukuan

Jakarta - Tim evaluasi Polri telah diberangkatkan untuk menginvestigasi rekrutmen calon taruna Akpol Polda Jabar yang ricuh. Tim akan mengevaluasi atas apa yang terjadi.

"Iya memang saat ini sedang sudah hadir ke sana tim evaluasi dari As SDM, kemudian dari Propam, dari Itwasum, melakukan investigasi juga evaluasi terhadap apa yang terjadi di sana," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/6/2017).

Tim ingin mengetahui penyebab orang tua taruna dan calon taruna Akpol melayangkan protes. Para orang tua tersebut memprotes karena adanya kebijakan prioritas putra daerah dalam proses seleksi.

"Bagaimana bisa orang-orang atau orang tua para siswa atau calon siswa Akpol ini bisa protes terhadap hal yang terjadi di sana dengan adanya kebijakan dari Kapolda untuk bagaimana mengakomodir orang-orang di Jawa Barat, seperti orang Sunda," katanya.

"Kalau kita dari atas, dari Mabes Polri sendiri, tidak ada berdasarkan kesukuan, yang ada local boy for local job, artinya yang sudah tinggal di daerah itu yang diutamakan. Artinya, orang Jawa Barat minimal 1 tahun tinggal di situ apa pun sukunya, tidak ada kesukuan. Yang ada local boy atau local police," tuturnya.

Tim yang dikirim tersebut sedang melakukan audit dan investigasi. Hasilnya akan disimpulkan dan dijadikan solusi atas masalah yang sedang terjadi.

"Yang sudah diterapkan di seluruh Polda dalam kaitan pembinaan Bintara ataupun Akpol, semuanya itu transparan dan akuntabel. Artinya, dari awal itu nilai sudah diketahui semua, artinya akumulasinya bukan menjadi sebuah ranking itu sudah diketahui masing-masing siswa. Namun kita lihat nanti hasil evaluasinya seperti apa," ucapnya.

Hingga saat ini, sudah ada 7 orang tua taruna ataupun taruna Akpol yang melapor ke Propam Mabes Polri. "Kita sedang telaah dan analisa apa yang sedang terjadi dan tentunya nanti akan disampaikan kepada pimpinan," ujarnya.

Rikwanto belum bisa menyimpulkan apakah kasus tersebut terkait dengan pelanggaran etik. Rikwanto berharap hasil evaluasi segera diperoleh.

"Belum bisa kita simpulkan, mudah-mudahan dalam waktu 2 hari ini sudah bisa mendapatkan hasil evaluasinya supaya bisa disimpulkan mana yang terbaik untuk menjadi solusi," tuturnya. (nvl/idh)