Cerita Warga Soal Polemik Lahan Manggarai dan Rencana Penggusuran

Jakarta - Polemik kepemilikan lahan untuk pembangunan kereta bandara antara PT KAI dengan warga Manggarai, Jakarta Selatan, belum menemukan titik terang. PT KAI telah menegaskan mereka memiliki sertifikat tanah yang sah.

Sebaliknya, warga RW 12 Kelurahan Manggarai menilai sertifikat yang dimiliki PT KAI sudah kadaluwarsa. Pada Mei 2017 lalu, Polres Jakarta Selatan sempat berniat memediasi kedua belah pihak, hanya saat itu pihak warga tak hadir.

Sejak diminta mengosongkan lahan pada April 2017 lalu, hingga saat ini warga masih berada di rumahnya masing-masing. Mereka tampak tetap beraktivitas seperti biasanya.

detikcom memperhatikan aktivitas di Jalan Saharjo, Jakarta Selatan, Rabu (28/6/2017) sekitar pukul 16.00 WIB, anak-anak ada tampak asyik bermain bola di gang-gang. Pintu rumah warga sebagian terbuka dan terlihat sejumlah aktivitas seperti menonton televisi atau saling berbincang satu sama lain.

Seorang warga, Suji, tetap menegaskan mereka bukan warga liar. Mereka berargumen mereka punya KTP dan hak suaranya sah saat Pilkada DKI beberapa bulan lalu.

Foto: Denita Matondang/detikcom

"Kita merasa berat kalau harus pindah dari sini, karna di sini tempat yang strategis ada busway ada stasiun, ke mana-mana dekat. Kenapa kita digusur? Kitakan bukan wara liar, kita punya KTP, suara kita waktu pemilihan pilkada suara kita dihitung, berati kita legal kan," tutur Suji.

"Kalau digusur kami juga harus memikirkan tinggal di mana lagi, mendingnya sih gak usah digusur. Bongkar atau nggak liat nanti lah, kalau PT KAI nekat, kita juga nekat kita se-RT se-RW kompak, kan kita di sini korban semua," lanjutnya.

Foto: Denita Matondang/detikcom

Warga lainnya, Marliana (66), menuturkan selama bulan Ramadan tak ada pemberitahuan dari PT KAI terkait kapan rencana penggusuran.

"Selama puasa dan lebaran masih sepi, belum ada yang datang dari PT KAI dari RT juga. Nggak apa-apa sebenarnya digusur yang penting dibayar sesuai, kita kan orang miskin," tutur Marliana.

Foto: Denita Matondang/detikcom

"Berat juga kan sebenarnya meninggalkan lokasi ini cuma karena negara membutuhkan katanya, nggak apa, tapi ya harus sesuai ya," jelasnya. (rna/idh)