GNPF MUI: Kami Hargai Presiden Jokowi sebagai Simbol Negara

GNPF MUI: Kami Hargai Presiden Jokowi sebagai Simbol Negara

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Selasa, 27 Jun 2017 17:43 WIB
Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom
Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menegaskan komitmen mereka dalam menjaga kesatuan NKRI. Mereka menepis jika ada anggapan GNPF MUI menolak pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Bagi kami, Pak Presiden simbol negara. Patriotisme kami harus menghargai simbol negara," kata Ketum GNPF MUI Bachtiar Nasir di AQL Islamic Center, Jaksel, Selasa (27/6/2017).

Bachtiar menegaskan GNPF MUI sangat menghargai Presiden Jokowi. Jika tidak, sama saja mereka melecehkan makna kebangsaan Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kita sendiri tak menghargai simbol negara, berarti kita sudah melecehkan kebangsaan kita sendiri," tegas Bachtiar.

Bachtiar juga mengatakan, jika pertemuan GNPF MUI dengan Presiden Jokowi terjadi lebih dulu, tidak akan ada serangkaian aksi-aksi lanjutan di negara ini.

"Seandainya terjadi dialog di antara kita di 411, mungkin tidak ada lagi 212. Kemudian Presiden bicara lain, bagaimana program tanah, menyeimbangkan ekonomi, urusan ke China, ke Arab Saudi, ke Kuwait, ke Qatar, bahkan telepon langsung untuk hubungan dengan Turki membangun pendekatan itu," terangnya.

Lebih lanjut Bachtiar juga menyebut Jokowi dekat dengan ulama. Jokowi selalu berdiskusi dengan ulama saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah.

"Sebetulnya Presiden ingin terjadi dialog dan Presiden merasa sudah berdialog dengan ulama. Setiap ke daerah, Presiden bilang selalu kumpulkan ulama, 60 ulama, 80 ulama. Presiden bilang, 'Yang berani menasihati saya ulama,'" jelas dia.

Karena itu, Bachtiar dan teman-temannya sempat berdialog dengan Jokowi membahas soal kriminalisasi ulama dan upaya menyudutkan umat Islam belakangan ini. Rezim Jokowi, disebut Bachtiar, tak merasa melakukan hal tersebut.

"Kami sangat memahami pihak rezim itu tak merasa melakukan diskriminasi muslim dan nonmuslim. Itu perasaan di sana. Kami menyadari Presiden dan rezim tak merasa ada kriminalisasi ulama. Tak merasa ada upaya menyematkan Islam dengan berbagai sematan intoleran, anti-Pancasila, antikebinekaan," kata Bachtiar.

"Kami datang untuk menyampaikan bahwa faktanya ada. Itu yang kami sampaikan dan alhamdulillah kami diterima," katanya. (gbr/jor)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads