Seorang warga yang ditemui detikcom di Jl Bukit Duri Jakarta Selatan, Senin (26/6/2017), yang tak mau disebut namanya, mengaku hanya bisa pasrah dengan penertiban itu. Dia tak menyalahkan siapa-siapa atas rencana Pemprov DKI itu.
"Kita nggak nyalahin pemprov, ini kan tanah irigasi, emang tanah negara. Yang salah kita emang, orang jalannya aja kita tempatin, salah emang," kata warga tersebut.
 Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom |
"Saya di RT 03, tinggal di-beko (dibongkar pakai alat berat Beko) aja," sebutnya.
 Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom |
"Kayu-kayu rumah udah dijual, udah laku," ucapnya.
Bapak dari tiga orang anak ini telah mengikuti undian rusun. Dia menempati Rusun Rawa Bebek, tepatnya di lantai 4.
Meski demikian, dia punya harapan tersendiri dari kebijakan gusur ini. Ke depan, baik di pemerintahan Djarot dan gubernur yang baru nanti, ada aturan soal rusun yang benar-benar adil bagi penghuni bekas gusuran.
"Tapi ada kebijakan lah dari Pemprov DKI. Jangan kejam-kejam amat. Orang yang nggak kuat kasih aja (bayar rusun) gratis, siapapun dia, mau anak muda, yang tua, fisiknya nggak kuat kasih kebebasan," harapnya.
Sementara itu, Salam, yang rumahnya telah digusur juga punya pandangan terkait kebijakan gusur dan penempatan warga ke rusun-rusun. Sisi mata pencaharian masih dirasa sulit bagi warga Bukit Duri korban penggusuran.
"Kalau rusun kendaraan naik TransJakarta. Pulang nggak bayar, perginya nggak bayar. Bener itu bagus, tapi usahanya ini yang bingung," ucap Salam. (gbr/rna)
