Mahasiswa Solo Aksi Tolak Badan Hukum Pendidikan

Solo - Seperti di kota-kota lainnya, Hari Pendidikan Nasional di Solo juga diperingati dengan aksi. Puluhan mahasiswa turun ke jalan menuntut pendidikan gratis bagi seluruh warga negara. Selain itu mereka juga menolak privatisasi pendidikan melalui badan hukum pendidikan (BHP). Puluhan mahasiswa tersebut menamakan dirinya sebagai Gerakan Rakyat Anti Neo-Liberalisme (Geratil) Surakarta. Mereka melakukan aksi di bundaran Gladag, Senin (2/5/2005). Mereka menuntut pendidikan gratis bagi seluruh warga negara Indonesia di segala jenjang.Mereka menilai selama ini pemerintah selalu melakukan pembengkakan anggaran di luar sektor pendidikan. Akibatnya, sehingga anggaran pendidikan seolah-olah tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah."Kita ambil contoh, dari 9 persen anggaran untuk pendidikan di Kota Solo ini, ternyata hanya 7 persen yang turun ke rakyat. Itu pun sebetulnya hanya realisasi dari 20 persen anggaran untuk pendidikan," ungkap salah seorang peserta aksi dalam orasinya.Kondisi tersebut, menurut Geratil, adalah cermin dari ketidakmampuan pemerintah menghadapi tekanan bank dunia, IMF dan WTO. Pemerintah dinilai abai terhadap kewajibannya dan bersedia mencabut semua subsidi untuk layanan publik, termasuk pendidikan, ketika lembaga asing yang mereka sebut sebagai wujud neo-liberalis itu melakukan tekanan.Bentuk ketidakberdayaan lainnya, masih menurut Geratil, adalah menerapkan privatisasi institusi pendidikan berupa badan hukum pendidikan (BHP). Pendidikan kita telah mengarah kepada proses penciptaan pasar. BHP saat ini tidak hanya di universitas, tetapi juga telah terjadi dari jenjang paling dasar, sehingga menyebabkan pembengkakan biaya pendidikan," kata Geratil.Atas alasan-alasan itulah maka Geratil dalam pernyataan sikapnya menuntut kepada pemerintah untuk melaksanana pendidikan gratis, menghentikan privatisasi pendidikan berupa BHP, dan menolak segala bentuk intervensi neo-liberalisme dalam dunia pendidikan di Indonesia. (nrl/)