Pemerintah Harus Berani Rilis Obligasi Pendidikan

Jakarta - Pemerintah diimbau berani menerbitkan obligasi pendidikan. Obligasi itu sebagai sumber pembiayaan bagi rehabilitasi ratusan ribu gedung sekolah yang kini dalam kondisi memprihatinkan."Sebaiknya tahun ini juga. Kalau tidak cepat, kondisinya makin memburuk. Lagipula kebutuhannya hanya Rp 18 triliun," kata Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi usai mengikuti puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional di SLB A, Lebak Bulus, Jakarta, Senin (2/5/2005). Komisi X membidangi pendidikan.Sebelumnya, Presiden SBY dalam pidato sambutannya menyatakan pada tahun anggaran ini pemerintah akan melakukan perbaikan terhadap 14 ribu unit gedung SD. Selain itu juga membangun 300 unit gedung sekolah baru dan 10 ribu ruang kelas baru. Proyek yang ditargetkan selesai dalam waktu tuga tahun tersebut, membutuhkan biaya sekitar Rp 18 triliun rupiah.Sayangnya, untuk tahun ini anggapan pendidikan dalam APBP 2005 hanya Rp 26triliun. Fokus utamanya adalah pada penyuksesan wajib belajar 9 tahun yang nilainya mencapai Rp 12 triliun. Sebanyak Rp 7 triliun untuk pendidikan tinggi. Sisanya untuk pendidikan menengah dan lain-lain, termasuk program pembebasan biaya belajar bagi siswa SD.Padahal saat ini ada ratusan ribu gedung sekolah, terutama SD milik pemerintah, dalam kondisi fisik sudah tidak layak lagi. Banyak di antaranya yang sudah ambruk dan tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara kemampuan pemerintah daerah untuk menyaluran bantuan pendikan, juga tidak besar. Paling banyak hanya Rp 5 juta per sekolah."Ini harus diintervensi dari pusat. Dulu berani keluarkan obligasi untukrekap bank Rp 680 triliun, masa sekarang tidak. Lagi pula ini kankondisinya sudah darurat," tandas Heri.Menurut Heri, usulan ini sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintahperiode sebelumnya. Namun tidak mendapat respons yang kongkret. Karena itudia kembali mendesakkan hal itu di dalam rapat-rapat pembahasanRAPBNP 2005 nanti."Harus kongkret langkah penggalian dananya, Rp 18 triliun bukan jumlahsedikit," tandas politisi PDIP ini.Dana sebanyak itu bisa diambil dari dana kompensasi BBM. Selain itu, bisa lewat obligasi pendidikan dengan bunga sedikit lebih ringan agar tidak membebani APBN tahun berikutnya. "Saya yakin banyak perusahaan akan mau embeli karena memang punya tujuan untuk kebutuhan nasional yang mendesak," kata Heri optimistis. (nrl/)