Pemerintah Diduga Terlibat Konflik Internal PPP

Jakarta - Ketegangan yang melanda parpol tua, PPP, ditengarai didalangi pemerintah. Tudingan keterlibatan pemerintah dalam konflik internal parpol ini dilontarkan Endin AJ Soefihara.Kaitan pemerintah dalam kisruh di tubuh partai ini semata-mata terlihat dari sikap agresif salah satu pengurus Pengurus Harian Pusat (PHP) DPP PPP yang dipecat Suryadharma Ali. Kebetulan dalam pemerintah Presiden SBY, Suryadharma dipercaya menjabat sebagai Menneg Koperasi dan UKM."Jadi pemerintah patut dicurigai," kata Endin juga Ketua I PHP DPP PPP kepada detikcom di Kantor Fraksi PPP DPR RI, Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, (2/5/2005).Endin terang-terangan mengaku curiga Suryadharma berada dibalik gerakan-gerakan pembaruan yang dilakukan selama ini.Karenanya, dia mengimbau Suryadharma menghentikan cara-cara pendudukan seperti yang dilakukan saat ini. "Saya harap Surya dan Pangkapi (salah satu pengurus PHP yang dipecat Emron Pangkapi) setidaknya tidak menggunakan cara-cara itulah," katanya. Soal pendudukan kantor DPP PPP sejak Kamis, (28/4/2005) yang dilakukan massa Gerakan Pembaruan PPP agar muktamar PPP dipercepat pada Juni 2005, menurut Endin, tidak akan ditanggapi dengan aksi yang sama yang sifatnya perlawanan massa. "Yang kita hadapi tokohnya saja," kata dia.Terkait rapat PHP DPP PPP yang akan digelar Selasa, besok, Endin menjelaskan, hanya membahas soal konsolidasi dan disiplin organisasi bukan percepatan muktamar. "Itu bukan bagian yang akan dibahas, mana mungkin muktamar diadakan tahun 2005, lha wong ketetapannya tahun 2007," kata dia.Keinginan mempercepat muktamar bisa saja dibicarakan. "Tapi tidak dengan cara-cara kekerasan seperti itu. Nggak usah bikin repotlah," katanya. Lagi pula, lanjut dia, kelompok pembaruan kekuatannya kini telah menciut, tinggal Suryadharma dan Emron Pangkapi saja. Sedangkan tokoh lainnya seperti Lukman Syaefuddin, Andi Ghalib dan Zarkasih Noor sudah tidak ikut-ikutan lagi."Rapat besok juga untuk mendengarkan penjelasan Suryadharma dan Emron terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan sampai saat ini," kata Endin.DPP PPP kini telah melayangkan surat peringatan kedua terhadap Suryadharma dan Emron atas ulah mereka tersebut.Sesuai AD/ART jika keduanya menolak mengikuti aturan partai, maka surat ketiga yang berisi pemberhentian akan segera dilayangkan."Untuk pemberhentian tidak akan dibahas besok. Kita imbau agar kembali bersama-sama dulu menyelesaikan persoalan partai," katanya. (umi/)