PDIP Tak Setuju DPR Bekukan Anggaran KPK-Polri Gara-gara Miryam

Jakarta - Wacana pembekuan anggaran KPK-Polri tengah mencuat di Pansus Hak Angket KPK. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai wacana tersebut tak perlu dilakukan.

"Upaya-upaya boikot, mencoret anggaran sebaiknya tidak diperlukan," ujar Hasto di DPP PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/6/2017).

Hasto menyatakan bahwa PDIP telah memberi instruksi kepada fraksinya. Instruksi tersebut terkait agar fraksi tak lupa tujuan awal dibentuknya hak angket KPK.

"Sejak awal tujuan hak angket KPK adalah untuk meningkatkan kinerja KPK, memperbaiki mana yang kurang dan merespon berbagai kritik yang diberikan. Sehingga upaya boikot atau pembekuan itu tidak perlu," katanya.

Ia menyebut bahwa sebagai sebuah institusi, KPK juga pasti melakukan serangkaian upaya perbaikan. Sehingga menurutnya tak perlu menciptakan ketegangan.

"Di dalam melaksanakan hak angket kami instruksikan jangan sampai menciptakan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu, yang diperlukan adalah dialog bersama," tutur Hasto.

Sebelumnya Pansus Hak Angket KPK di DPR bereaksi keras terkait penolakan menghadirkan Miryam, termasuk pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menolak menjemput paksa Miryam. Untuk itu, Hasto mengingatkan agar semua pihak bisa bekerjasama dengan baik.

"Siapapun yang diundang oleh panitia angket itu wajib memenuhi tanggung jawab. Kewajibannya untuk hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan. Sehingga panitia yang bertugas melakukan penyelidikan tersebut dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," tutur Hasto.

(hld/imk)