Fahira Idris: Wacana Sekolah 8 Jam Sehari Perlu Dikaji Kembali

Jakarta - Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris menilai, rencana penerapan sekolah delapan jam sehari perlu dikaji ulang oleh pemerintah. Lantaran, wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) itu menjadi perdebatan di masyarakat.

"Polemik ini memang perlu dikaji kembali. Apalagi kebijakan lima hari sekolah dalam implementasinya tidak jelas," ucap Fahira saat konferensi pers di Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Baca Juga: Mendikbud: Sekolah 8 Jam Tetap Jalan Sambil Nunggu Perpres

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara yuridis, Kemdikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pada Pasal 2 ayat (1) Permendikbud tersebut ditegaskan "Hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu". Permendikbud dimaksud berdasarkan Pasal 11, berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 Juni 2017.

"Konsepnya sudah baik namun implementasinya yang sulit. Karena permasalahan di pendidikan sangat banyak baik dari kurangnya guru dan minimnya infrastruktur," jelas senator DKI Jakarta ini.

Fahira menyarankan untuk menerapkan sekolah delapan jam sehari harus melihat dulu daerahnya. Jangan sampai pemerintah menerapkan kebijakan tersebut di seluruh sekolah di Indonesia.

"Jangan langsung (diterapkan) di seluruh sekolah di Indonesia. Harus dipilih dulu kabupaten atau kota mana yang menjadi percontohan," jelas dia.

Ia menambahkan, Komite III DPD telah membuat kajian waktu pendidikan yang ada di Jepang dan Korea Selatan yang menurutnya lebih efektif. "Indonesia jam belajarnya 1.095 per tahun, Korea 903, Jepang 712 jam," jelas Fahira.

Baca Juga: Penjelasan Seskab soal 8 Jam Sekolah yang Sudah Disetujui Presiden

Selain itu, ia juga mengimbau bahwa isu porsi waktu sekolah sebaiknya tidak mengarah pada isu perbedaan yang terjadi pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Seperti diketahui, NU menolak sistem full day school itu, sementara Muhammadiyah memberikan dukungan.

"Jadi wacana ini jangan dikaitkan dengan NU dan Muhammadiyah. Yang satu mendukung dan satu lagi tidak. Jadi tidak ada kaitannya," tukas Fahira. (ega/nwy)