Dicari 50 Orang Untuk Ikuti Pendidikan Pemimpin Muda

Jakarta - Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) menggelar Program Pelatihan Kepemimpinan untuk menjaring pemimpin muda profesional dari Aceh hingga Papua. Acara ini akan berlangsung pada tanggal 30 Juli sampai tanggal 6 Agustus 2017.

Tahun ini merupakan angkatan keenam Program KBF yang berjalan atas inisiatif kolaborasi aktor masyarakat sipil, swasta dan aktor pemerintah sejak 2011 lalu. "Tujuannya adalah untuk memastikan proses sosialisasi kebangsaan dan regenerasi kepemimpinan berlangsung secara baik, demokratis dan sesuai dengan semangat kaum muda kekinian," ujar Ketua Pelaksana KBFP VI Wildansah dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Rabu (21/6/2017).

Kegiatan angkatan keenam KBFP mengusung tema "Membangun Peradaban Baru Politik Indonesia" dan akan diikuti lima puluh peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini dipandang semakin relevan dengan mempertimbangkan kesenjangan sosial ekonomi, serta situasi sosial politik yang rentan konflik akhir-akhir ini.

"Bagi para pemuda dan pemudi, calon peserta yang berkeinginan bergabung dalam kursus singkat kepemimpinan muda ini, wajib mengikuti dua tahap seleksi antara lain mengisi formulir, menyerahkan CV dan sejumlah prasyarat lain. Syarat usia untuk mengikuti KBFP VI adalah 25-35 tahun. Lebih lengkap persyaratan bagi calon peserta dapat dilihat di laman www.kader-bangsa.org," jelas Wildanshah.

Kegiatan KBFP akan memadukan pemberian materi di dalam kelas dengan diskusi peserta bersama beberapa pemimpin lembaga negara. Nantinya akan dihadirkan menteri, pakar, pemimpin bisnis dan tokoh masyarakat. Selama tujuh hari para peserta akan membahas berbagai isu kebangsaan, sosial ekonomi dan sosial budaya.

"Anak muda Indonesia, di Jawa maupun luar Jawa, kota maupun desa memiliki potensi kepemimpinan dan kemajuan yang sama. Kita, baik itu negara, swasta maupun masyarakat sipil, harus peduli terhadap proses perkembangan mereka jika tidak ingin potensi-potensi ini diambil oleh kekuatan lain yang berlawanan dengan semangat Pancasila. Hal ini sudah terjadi tanpa disadari sejak lima belas tahun terakhir," kata Wildanshah.

(nvl/fjp)