"Ada satu hal yang menarik sebenarnya, bahwa OTT itu sekarang tidak banyak di pusat, tapi di daerah. Berarti di Jakarta itu mungkin sudah lebih sadar akan pentingnya menjalankan aturan-aturan," kata JK di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).
Menurut JK, pemimpin daerah kerap lupa terhadap pengawasan karena jaraknya yang jauh. Padahal pengawasan penegak hukum bisa dilakukan melalui berbagai cara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait penangkapan Gubernur Bengkulu, JK menyerahkan proses hukumnya ke KPK. Aparat penegak hukum harus bekerja keras mengungkap kasus tersebut.
"Ini kan gubernurnya teman baik, Ridwan Mukti, ini kan lagi diproses. Kita tunggulah prosesnya, apa yang terjadi sebenarnya, kita belum tahu jelasnya. Cuma berita begitu saja, ya tentu seluruh aparat hukum harus kerja keras," sambungnya.
JK menilai kinerja KPK optimal mesti ada pihak yang menyindir dengan istilah OTT recehan. OTT KPK yang disebut recehan menunjukkan tidak adanya transaksi tindak pidana korupsi dalam jumlah besar.
"Itu hal yang bagus sebenarnya. Jangan lupa OTT makin kecil itu bagus. Berarti tidak ada lagi transaksi besar, kan. Jadi bagus itu. Kalau hanya apa itu (recehan), berarti ada kemajuan sebenarnya, ya kan," pungkas JK. (nvl/fdn)











































