Mendagri Ingatkan DPRD Se-Indonesia soal Area Rawan Korupsi

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan anggota DPRD se-Indonesia tidak main-main dalam penyusunan anggaran hingga perda. Tjahjo menyoroti area-area rawan korupsi bagi anggota DPRD.

Hal itu disampaikan Tjahjo saat membuka Rapimnas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017).

"Perencanaan anggaran di daerah sangat tergantung dari teman-teman di DPRD. DPRD dan pemerintah itu satu untuk menyiapkan anggaran, mengawasi setiap rencana program pemerintah, menyusun perda-perda. Itu satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya, saya mohon ini area rawan korupsi, menyangkut perencanaan anggaran, menyangkut dana hibah dan bansos, menyangkut retribusi dan pajak, menyangkut pengadaan barang dan jasa, jadi mohon hati-hati," kata Tjahjo.

Dia lalu berbicara tentang aktivitas operasi tangkap tangan (OTT) KPK dengan nominal jutaan rupiah. Hanya, saat ini inspektorat daerah yang tugasnya mengawasi juga belum terasa benar kerjanya.

"Saya awalnya komplain dengan KPK. Ngapain KPK urusi Rp 5-10 juta. Kalau kita melihat ke dalam fungsi inspektorat daerah, antara ada dan tiada," ungkapnya.

Tjahjo meminta maaf kepada anggota DPRD karena belum bisa memenuhi aspirasi soal pemekaran daerah. Salah satu pertimbangannya adalah soal ekonomi.

"Saya ingin menyampaikan dengan segala permohonan maaf untuk periode Pak Jokowi sampai tahun depan belum bisa memenuhi harapan, aspirasi masyarakat di daerah untuk pemekaran provinsi dan kabupaten kota," ujar Tjahjo. (imk/fdn)