DetikNews
Senin 19 Juni 2017, 19:15 WIB

KPK Minta Surat Keabsahan, Pansus Angket: Sudah Selesai di Paripurna

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
KPK Minta Surat Keabsahan, Pansus Angket: Sudah Selesai di Paripurna Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska (Gibran Maulana Ibrahim/detikcom)
Jakarta - KPK meminta surat soal keabsahan Pansus Hak Angket KPK agar bisa menentukan sikap. Pansus menyebut masalah sah-tidak sah sudah selesai saat sidang paripurna pembentukan Pansus Angket KPK.

"Kalau terkait dengan surat KPK yang mempertanyakan mengenai keabsahan Pansus Angket, bagi kami di Pansus Angket itu sudah selesai ketika kemarin diparipurnakan," kata Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Risa mengatakan Pansus tak perlu mengirim surat ke KPK soal keabsahan. Pansus hanya menjalankan konstitusi saat ini.

Baca Juga: KPK Minta DPR Kirim Surat Keabsahan Pansus Angket

"Tidak perlu ada surat karena itu sudah selesai," jelasnya.

Risa meminta KPK memahami posisi Pansus. KPK diminta tidak terlalu khawatir terhadap penyelidikan yang dilakukan Pansus.

"Yang mau kita lakukan adalah penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran UU. UU-nya apa sih? Banyak, ada UU ASN, kemudian UU Tipikor, kemudian dari sisi budgeting juga ada," ujar politikus PDIP itu.

Pansus hanya ingin membenarkan kerja KPK. Apa yang dilakukan Pansus, disebut Risa, hanya upaya bersih-bersih.

"Kalau kita lihat lagi, jadi sebenarnya ini yang mau kita lakukan perbaikan, bersih-bersih. Kita masih ingin lembaga KPK ini eksis, tapi yang perlu kita benahi adalah di dalamnya. Nah, di dalamnya ini yang kita lihat sudah keluar dari kewenangannya, sudah kebablasanlah," jelas Risa.

Meski dibentuk Pansus Angket, Risa menyebut DPR tetap mendukung KPK. "Yang di dalamnya ini kalau lembaganya kita sayang dengan KPK ini. Gimana nggak sayang, orang anggarannya luar biasa lebih daripada kepolisian kok, kan begitu," sebutnya.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah sebelumnya mengatakan hingga saat ini KPK baru menerima surat dari Pansus Angket KPK mengenai permintaan menghadirkan Miryam tersangka pemberian keterangan tidak benar di sidang e-KTP. Namun permintaan tersebut ditolak karena menyangkut materi penyidikan.

"Jadi kami belum merasa cukup jelas terkait Pansus Angket DPR tersebut. Kita berharap, jika memang ada informasinya segera disampaikan. Itu yang dimaksud KPK belum menerima secara resmi berkas-berkas atau informasi-informasi dari DPR ataupun Pansus terkait dengan keberadaan Pansus Angket tersebut," sambung Febri.

Menurut Febri, Pansus Angket seharusnya dibentuk sesuai dengan UU MD3 dan tata tertib di DPR. Pansus Angket, yang dibentuk melalui keputusan DPR, harus dituangkan dalam berita negara dan disampaikan kepada presiden.
(gbr/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed