DetikNews
Senin 19 Juni 2017, 14:15 WIB

RUU Pemilu, Menkum: Ada Kesepakatan dengan Parpol Pro-Pemerintah

Ray Jordan - detikNews
RUU Pemilu, Menkum: Ada Kesepakatan dengan Parpol Pro-Pemerintah Menkum HAM Yasonna Laoly (Ari Saputra/detikcom)
FOKUS BERITA: 5 Isu Krusial UU Pemilu
Jakarta - Proses pembahasan RUU Pemilu, khususnya soal ambang batas pencapresan (presidential treshold), masih bergulir di DPR. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan sudah ada beberapa kesepakatan antara pemerintah dan beberapa fraksi di DPR.

"Kita sementara ini sudah berkomunikasi dengan beberapa fraksi, sudah ada beberapa kesepakatan-kesepakatan dengan beberapa fraksi. Paling tidak yang fraksi pendukung pemerintah," kata Yasonna saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Yasonna berharap fraksi lain memiliki kesamaan pandangan dengan pemerintah. Yasonna menegaskan pemerintah tetap ingin presidential threshold sama dengan pemilu sebelumnya.

"Kita juga berharap ada kesamaan pandangan dengan fraksi lainnya. Memang di presidential threshold ada yang mengatakan 10 persen, masih ada sedikit fraksi mengatakan 0 persen. Tapi kita pemerintah masih tetap pada pikiran, kita sudah dua kali pemilu kok. Masak kita mundur," tuturnya.

Dikatakan Yasonna, saat ini pemerintah tengah melakukan pembicaraan dengan partai pendukung pemerintah. Dia berharap hasil pembicaraan tersebut sesuai dengan keinginan pemerintah.

"Kita berharap sama dengan pemerintah. Memang ada yang mundur, misalnya, soal PT, soal parliamentary threshold jadi 4 misalnya. Dapil-nya oke deh tetap 10. Tapi konversi kursi kita pakai saint league murni. Itu. Itu kan moderasi. Jadi mengakomodasi kepentingan pihak-pihak. Saya kira itu sangat rasionallah," ucapnya.

Yasonna juga berharap pembahasan presidential threshold ini akan selesai pada Juli nanti. "Seharusnya kita harapkan satu atau dua minggu inilah kita harapkan," katanya.

Yasonna juga menjelaskan pemerintah ingin melalui presidential threshold ini ada penguatan konsolidasi demokrasi. Pemerintah ingin ada penguatan sistem presidensial.

"Kita mau penguatan konsolidasi demokrasi ini harus terus kita lakukan. Masak kita kembali ke titik mundur lagi? Untuk pemilu demi pemilu ini akan lebih memperkuat sistem presidensial. Penyederhanaan partai, penguatan sistem parlemen, penguatan sistem rekrutmen politik di DPR, sehingga nanti di DPR itu semakin kuat juga. Kita berharap melalui pemilu demi pemilu itu ada perbaikan, tidak mundur gitu. Itu yang kita harapkan," tuturnya.
(jor/imk)
FOKUS BERITA: 5 Isu Krusial UU Pemilu
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed