Gerindra: Mengapa Pemerintah Tak Mau Kompromi Ambang Batas Capres?

Jakarta - Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menyayangkan sikap pemerintah yang ngotot ambang batas capres atau presidential threshold sebesar 20 persen. Menurutnya, angka tersebut masih bisa dikompromikan.

"Itulah yang kami sayangkan, kalau UU ini mundur terus karena belum ada kesepakatan presidential threshold itu kami sayangkan. Yang heran, kenapa pemerintah bersikeras dengan 20 persen tidak berusaha cari jalan kompromi di 10 persen, sesuai parlemen, atau sesuai usulan kami, nol persen. Harapan kami, pemerintah tidak bertahan di 20 persen," ujar Riza di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).

Baca juga: Soal Presidential Threshold, Jokowi: Masa Mau Kembali ke Nol

Riza mengatakan Gerindra sampai saat ini tetap mengusulkan presidential threshold nol persen. Ia menambahkan sejumlah pakar hukum sudah menyepakati tidak mungkin lagi presidential threshold digunakan.

"Apalagi presidential threshold domain parpol. Sangat jelas yang dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres adalah parpol atau gabungan parpol, bukan pemerintah," ucap Riza.

Baca juga: Ini yang Bikin Pemerintah dan DPR Adu Ngotot di RUU Pemilu

Riza menuturkan Pansus RUU Pemilu sudah menyiapkan antisipasi jika pembahasan belum mufakat di tingkat Pansus, yaitu dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli. Angka presidential threshold sampai saat ini belum menemukan titik temu.

"Sebenarnya sudah mengerucut antara partai besar, partai menengah, dan partai kecil. Namun sepertinya presidential sampai hari ini belum tercapai angka yang sama. Isu yang lain sudah sama sebagian. Mudah-mudahan ada kesamaan atau jalan tengah," tuturnya. (dkp/imk)