Beda dengan Pemerintah, Hanura Ingin Ambang Batas Capres 15%

Jakarta - Hanura tegas menolak usulan ambang batas calon presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 0%. Alasannya, Hanura menganggap seorang presiden harus punya rekam jejak.

"Tidak mungkin zero. Karena apa, seorang presiden harus ada ukuran-ukuran track record, kemampuan," kata Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2017).

Pemerintah ingin presidential threshold sebesar 20-25%, sedangkan ada fraksi, seperti Demokrat, yang ingin 0%. Hanura menawarkan jalan tengah.

"Hanura itu mengusulkan sebesar 15% karena, setelah ada perdebatan panjang antara zero dan 20%, maka kita ambil garis tengah," ucap OSO.

Menurut OSO, seorang presiden terpilih nantinya harus mendapat dukungan kuat di parlemen. Jika tidak, program pemerintah akan mengalami kesulitan untuk digolkan DPR.

"Nilainya ada di legislatif. Kalau dia tidak ada legislatif yang cukup di parlemen, maka tentunya presiden itu (tidak) bisa menguasai komunikasi di parlemen sehingga mendapatkan kesulitan menjalankan pemerintah," kata OSO, yang juga Ketua DPD.

Pemerintah mengancam akan mundur dari pembahasan RUU Pemilu jika DPR tak mengalah soal ambang batas capres yang diinginkan. Hanura berjanji segera melakukan komunikasi agar RUU Pemilu dapat segera disahkan.

"Kita usahakan supaya ada komunikasi antara pemerintah dan partai politik. Sesegera mungkin, sebelum diputuskan hari Senin," ucapnya. (gbr/imk)