Golkar Ingin Ambang Batas Capres 25%: Supaya Presiden Berkualitas

Jakarta - Fraksi Golkar di DPR tetap kukuh mengajukan angka 20-25% sebagai ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold (PT) di RUU Pemilu. Golkar punya banyak alasan mengapa ambang batas capres diperlukan.

Ketua F-Golkar Robert Joppy Kardinal menyebut ambang batas itu tak menghilangkan hak seseorang untuk menjadi capres. Namun, pembatasan diberlakukan semata-mata agar presiden terpilih nanti benar-benar mumpuni.

"(Golkar ingin PT) 25-20%. Begini, kita milih bupati aja ada threshold-nya, masa presiden tidak pakai threshold. Mau berapa pasang nanti yang mau maju jadi calon presiden. Dengan threshold ini bukannya supaya hak orang lain itu disingkirkan tapi bisa milih orang yang berkualitas," kata Robert di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Ambang batas juga diperlukan agar capres-cawapres yang maju tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang dibawa. Robert menegaskan ambang batas capres sangat penting.

"Di situlah disaring, tidak semua orang boleh di sana. Jangan-jangan ada mau calon presiden dan wakil presiden bisa paket untuk cari duit sendiri. Hal itu kemungkinan ada," sebutnya.

Selain itu, Robert menyebut proses musyawarah mufakat lebih baik diambil dalam memutuskan isu krusial di RUU Pemilu. Namun, Golkar tak menutup diri jika memang harus voting di paripurna.

"Musyawarah mufakat lebih bagus tapi voting itu juga bukan hal yang tabu karena memang aturannya boleh. Tapi lebih bagus musyawarah mufakat, kita kan bangsa Indonesia terkenal dengan musyawarah mufakat," ucap dia.

Golkar akan mengupayakan angka PT di RUU Pemilu seperti pemerintah, yakni 20-25%. Golkar masih akan terus melakukan lobi-lobi ke seluruh fraksi di DPR..

"Kalau politik itu lobi terus, siang, malam, pagi. Juga ada yang sahur mau ke pagi juga. Dengan ketemu buka puasa bersama juga suatu lobi juga, namanya berpolitik berkomunikasi terus," cetus Robert.

Di Pansus Pemilu, ada 5 isu krusial yang belum diputuskan. Lima isu krusial itu ialah sistem Pemilu, presidential threshold, parliamentary threshold, district magnitude, dan metode konversi suara. (gbr/imk)