NasDem Lobi Parpol Pemerintah agar Setuju Ambang Batas Capres 25%

Jakarta - Pemerintah masih ngotot mengajukan angka 20-25% sebagai ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) dan meminta DPR mengalah. Fraksi NasDem yang memiliki sikap sama dengan pemerintah, akan melobi partai lain di DPR untuk berupaya mewujudkan keinginan pemerintah.

Anggota Pansus Pemilu dari F-NasDem, Johnny G Plate mengatakan NasDem akan terus melobi partai-partai lain agar mengalah soal ambang batas capres. Lobi akan difokuskan kepada partai-partai pendukung pemerintahan.

"Kami menggugah partai lainnya untuk ikut sepakat sesuai usulan pemerintah. Koalisi pemerintah dalam hal ini termasuk PKB, PAN, Hanura, dan PPP semoga pada akhirnya diharapkan bisa sepakat sesuai usulan pemerintah tersebut," kata Johnny kepada wartawan, Jumat (16/6/2017).

NasDem menyebut lobi-lobi tersebut masih berjalan hingga hari ini. NasDem yakin revisi Undang-Undang Pemilu ini akan dapat disahkan pada Juli 2017.

"Masih ada waktu lobbying, kami masih yakin mudah-mudahan bisa tercapai kemufakatan dan RUU bisa disahkan menjadi UU Pemilu pada pertengahan Juli 2017. Lobbying selalu dan terus dilakukan baik formal maupun informal," ucap Johnny.

Untuk angka presidential threshold, NasDem masih sama dengan pendirian mereka sejak dahulu, yakni 20-25% atau sama dengan pemerintah. Angka yang sama juga diajukan oleh Golkar dan PDIP.

"NasDem sedari awal mendukung ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara pemilu sebagaimana usulan pemerintah. Bersama dengan NasDem, Golkar dan PDIP juga sejalan dengan pemerintah," tegas Johnny.

Tarik-menarik antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu masih alot. Pemerintah berkukuh ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20-25% dan berharap DPR bisa mengalah.

"Pemerintah banyak mengalah pada poin-poin yang lain, maka saya juga mohon teman-teman fraksi di pansus ya ngalah juga dong soal menemukan titik temu," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Kamis (15/6). (gbr/imk)