"Ya, itu dia yang kita pertanyakan, karena mayoritas, bahkan semua partai pengusung hak angket, adalah partai pendukung Jokowi. Sebenarnya Jokowi cukup mengundang mereka, meyakinkan partai politik pendukungnya, bahwa pilihan mereka keliru," ujar Emerson di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jokowi baru mengutarakan statement secara pribadi, tapi dia belum mengumpulkan partai pendukung hak angket. Mengkritisi KPK tidak melulu lewat hak angket, tapi bisa lewat riset, kajian, atau survei," kata Emerson.
Ia menduga hak angket KPK ini akan merujuk pada revisi Undang-Undang KPK. Menurutnya, Jokowi harus mengingatkan partai politik pendukung hak angket KPK untuk balik badan.
"Saya menduga salah satu ujungnya adalah rekomendasi revisi Undang-Undang KPK. Revisi itu hanya bisa berjalan dua pihak pemerintah dan parlemen. Nah, Jokowi akan mengambil sikap di ujung dan tidak mau terlibat soal ribut-ribut hak angket," imbuh Emerson.
"Kita ingatkan Jokowi, jangan hanya bilang stop perlemah KPK, tapi ingatkan juga partai politik untuk balik badan," tutupnya. (lkw/rvk)











































