Survei SMRC: 64% Publik Percaya KPK, Cuma 6% yang Percaya DPR

Jakarta - Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei tentang penilaian publik terhadap DPR dan KPK. Hasilnya adalah mayoritas responden lebih percaya KPK daripada DPR.

Survei dilakukan berdasarkan keputusan DPR yang membuat pansus hak angket KPK, karena hal ini dinilai dapat melemahkan KPK. Metodologi yang dilakukan dengan multistage random sampling dan mengambil 1500 orang sebagai secara acak. Survei dilakukan pada 14-20 Mei 2017 dengan cara wawancara. Margin of error survei sebesar +-2,5%.

Sebanyak 64,4% responden mengaku percaya KPK dan hanya 6,1% yang menjawab percaya DPR. Ada 29,5% responden yang menjawab tidak tahu atau tidak mau menjawab.

"Ini akan menjadi sulit untuk DPR mengambil kebijakan di pansus hak angket KPK. Karena itu bukan keinginan rakyat," ujar Direktur SMRC, Sirojudin Abbas saat rilis survei di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

[Gambas:Video 20detik]

Sirojudin memaparkan bahwa ini berarti publik lebih percaya dengan kewenangan yang dijalankan oleh KPK dari pada DPR. Dengan demikian, sulit diyakini bahwa keputusan DPR membentuk hak angket KPK adalah sama dengan suara publik.

Dari hasil survei, mayoritas responden meyakini anggota DPR banyak terlibat dalam kasus e-KTP. Hasilnya yaitu responden yang menjawab yakin 53,8%, tidak yakin 9,1% dan yang tidak menjawab 37,1%.

"Dari hasil ini mayoritas masyarakat merasa yakin anggota DPR dan pejabat terlibat dalam kasus korupsi itu. Dengan melihat hal ini, membuat citra DPR semakin merosot," tutupnya.


(imk/erd)