Bupati Merauke Bicara soal Jalan Rusak di Wilayahnya

Merauke - Kabupaten Merauke merupakan wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini. Sebagai kawasan tapal batas, kondisi infrastruktur jalan perlu terjamin. Namun kenyataannya, kondisi tersebut belum ideal.

Bupati Merauke Frederikus Gebze berbicara soal kondisi jalan di wilayahnya. Jalan rusak dan berlubang adalah hal umum di sini, baik jalan yang dikelola pemerintah kabupaten maupun yang dikelola pemerintah pusat.

"Infrastruktur di kawasan perbatasan ini harus lebih dipercepat (pembangunannya) dan berkualitas. Karena ini bicara perbatasan. Kualitas negara dipertaruhkan di sini," kata Frederikus saat berbincang dengan detikcom di Swiss-Belhotel, Jl Raya Mandala, Merauke, Jumat (12/5/2017).

Tugu Kembar Sabang Merauke di Sota, Merauke (Achmad Rouzni Noor II/detikINET)

Citra Indonesia di mata negara tetangga dapat dilihat, salah satunya lewat kondisi kawasan terdepan. Apalagi, kata Frederikus, masyarakat Papua Nugini dan Merauke sering saling mengunjungi. Mobilitas masyarakat sering terjadi karena masih ada hubungan kekerabatan. Citra antarnegara mudah didapat masyarakat kedua belah pihak.

Baca juga: Suara dari Pelosok Merauke: Tolong Perbaiki Jalan, Alirkan Listrik 24 Jam

Persentase jalan ideal dalam lingkungan ibu kota Kabupaten Merauke, menurutnya, tak sampai 50 persen dari keseluruhan jalan. Kondisi jalan antar-kabupaten bisa lebih parah lagi, sebagian besar jalan dalam kondisi rusak atau sama sekali belum diaspal.

"Kalau untuk wilayah Kota Merauke saja, mungkin 40 persen sampai 45 persen. Tapi kalau sudah dihubungkan ke luar (kabupaten), itu sulit, 20 persen saja (jalan yang ideal) tidak sampai," tutur Frederikus.

Suasana jalan di dalam Kota Merauke (Danu Damarjati/detikcom)

Dia mencontohkan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Merauke, Sota, Muting, sampai ke Kabupaten Boven Digul. Kondisi jalan yang ditangani pemerintah pusat itu masih compang-camping.

Baca juga: Aspal hingga Lumpur di Jalanan Merauke

"Ke Boven Digul kadangkala membutuhkan waktu tiga hingga empat hari. Pakai mobil empat gardan saja harus melek karena takut jatuh ke jurang," kata Frederikus, santai, menggambarkan betapa kondisi jalan itu perlu diperhatikan.

"Artinya, kondisi jalan kita belum sesuai dengan apa yang diinginkan," imbuhnya.

Jalan Trans Papua selepas Sota ke arah Kali Wanggo (Danu Damarjati/detikcom)

Secara fisik, karakter permukaan tanah di Kota Rusa ini sangat mudah dipengaruhi musim. Bila musim kemarau, struktur jalan keras, mudah retak, namun lebih mudah dilalui. Bila musim hujan, struktur jalan menjadi padat tapi tidak stabil. Pembangunan jalan beraspal jenis latasir (lapis tipis aspal pasir), dipastikan Frederikus, hanya bertahan dua tahun saja, setelah itu rusak lagi.

Untuk lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, dia mengatakan sudah ada perbaikan jalan, dari latasir menjadi hotmix (aspal beton) alias jenis yang lebih kuat. Sebenarnya, karakteristik tanah di Merauke memang tidak bisa sekadar diaspal.

"Ini membutuhkan teknologi jalan bertulang, harus dicor, dan sebagainya. Kalau ini tidak dilakukan, setiap dua tahun pasti mengalami kerusakan, hujan-panas, hujan-panas," ujarnya.

Alat berat untuk perbaikan jalan secara temporal di Jalan Trans Papua, Merauke (Danu Damarjati/detikcom)

Soal anggaran, Frederikus mengatakan pihaknya kekurangan dana untuk membangun jalan. Total APBD Kabupaten Merauke pada 2017 sebesar Rp 2,1 triliun. Namun anggaran kabupaten banyak terserap untuk menggaji pegawai. Dia berencana memangkas alokasi belanja pegawai ini demi membiayai pembangunan infrastruktur jalan.

"Kita itu habiskan anggaran kita lebih banyak kepada belanja modal. Yaitu belanja pegawai, kurang-lebih Rp 600 miliar. Habis saja untuk belanja orang yang kerjaannya administrasi thok. Jadi juga ini yang mau diperbaharui. Supaya anggarannya bisa dipakai untuk infrastruktur jalan," tuturnya.

Untuk Jalan Trans Papua di Merauke, sebagaimana diketahui, ini adalah proyek nasional. Jalan Trans Papua di Merauke secara spesifik, termasuk jalan lintas perbatasan negara RI-PNG sepanjang 1.097,24 km (dari Jayapura-Merauke).

Bila diukur dari Sorong, Papua Barat, sampai Merauke, total panjang Jalan Trans Papua adalah 4.330,07 km. Dari total panjang jalan itu, sampai saat ini sudah 3.800 km yang berhasil dibuka. Targetnya, Jalan Trans Papua bakal rampung pada 2019.

"Semoga tahun 2019 nanti seluruh ruas jalan sudah terbuka dan dapat dilalui," ujar Jokowi lewat akun Instagram-nya, sebagaimana dikutip detikcom, 11 Mei 2017.

Foto: Danu Damarjati/detikcom

Pengertian 'jalan tersambung', 'terbuka', atau 'tersambung' tidaklah selalu sama dengan 'jalan beraspal'. Yang penting jalan tersambung dulu, soal mengaspal jalan, itu bisa dilakukan belakangan, bahkan setelah 2019. Hal ini pernah diterangkan Kepala Sub-Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Jalan Direktorat Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Sadaarih Ginting.

"Sekarang itu yang diprioritaskan untuk menembus atau menyambung. Kalau aspal itu kan bisa bertahap," kata Sadaarih, 20 Februari 2017.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah pihak yang membangun jalan. Selama periode 2015-2017, Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp 18,54 triliun untuk pembangunan jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Khusus soal pembangunan jalan di Merauke tak bisa dilepaskan dari megaproyek kawasan pertanian yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bernama Merauke Interated Food and Energy Estate (MIFEE). Merauke sudah lama dicanangkan menjadi lumbung padi nasional di wilayah timur.

Hal ini pernah diterangkan oleh Direktur Pembangunan Jalan PUPR Gani Ghozali. Pembangunan infrastruktur jalan di Merauke, salah satunya, juga bertujuan mempermudah aktivitas industri pertanian.

"Jadi pembangunan Trans Papua bertujuan untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah perbatasan negara serta konektivitas antardaerah," kata Gani pada 17 Februari 2017.

Simak terus cerita tentang daerah terdepan Indonesia di tapalbatas detikcom. (dnu/dnu)