"Saya sudah bilang ke teman-teman Satpol PP dan Pak Camat. Saya bilang dijaga, patroli bergantian, Satpol PP dua wilayah," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Jupan Royter, saat dihubungi detikcom Rabu (14/6/2017) malam.
Jika anggota Satpol PP merasa terancam oleh adanya preman di kolong tol, maka petugas harus melaporkan ke Camat. Selanjutnya, Camat akan koordinasi dengan Polsek dan Koramil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penjagaan harus dilakukan agar tidak ada pandangan bahwa pemerintah membiarkan. Menurut Jupan, hal itu dapat merusak citra pemerintah.
"Jangan nanti dibilang ada oknum Satpol PP terima setoran, oknum kecamatan terima setoran, oknum TNI menerima setoran. Ini merusak institusi," kata Jupan.
Sebagai perhatian, penjagaan kolong tol dilakukan 24 jam seperti RPTRA Kalijodo. Mengingat, berulang kali lokasi itu ditertibkan namun bedeng kembali muncul.
"Dekat (dengan RPTRA Kalijodo) kan, sama saja (penjagaan 24 jam). Kota, dan kecamatan kan lakukan patroli wilayah, Polisi juga lakukan patroli wilayah. Ini untuk menghindari hal negatif. Tiga pilar ini ada di terdepan, jadi jangan melakukan pembiaran. Jadi, tidak saling tuding saling ini. Jadi sinergi," ujar Jupan.
Sebelumnya, sebanyak 1.600 personil gabungan dengan beberapa alat berat dioperasikan untuk membongkar bangunan di kolong Tol Kalijodo. Sebanyak 150 bedeng dan 14 mini bar telah rata dengan tanah pada Rabu (14/6).
Warga penghuni kolong tol pasrah melihat pembongkaran. Mereka ditawari solusi untuk menghuni rumah susun atau pulang ke kampung halaman.
"Warga yang menghuni bedeng liar akan dikembalikan ke daerah asalnya," kata Wali Kota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi, di lokasi penggusuran di kolong tol Kalijodo tepatnya seberang RPTRA Kalijodo, Jalan Kepanduan I, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (13/6).
Selain itu, bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta ditawarkan direlokasi ke rumah susun. "Ada juga warga DKI Jakarta ditawarkan pindah ke rumah susun," ujar Wahyu. (aik/rna)