Ribuan Buruh Padati HI, Jl. Sudirman Macet
Minggu, 01 Mei 2005 10:23 WIB
Jakarta - Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh internasional. Untuk memperingatinya, ribuan buruh memadati bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Lalu lintas di Jl. Sudirman pun macet. Para buruh ini berasal dari sejumlah serikat buruh dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Mereka berdatangan ke bundaran HI, sekitar pukul 09.00 WIB, Minggu (1/5/2005). Sekitar pukul 10.00 WIB, para buruh ini mulai meninggalkan bundaran HI dan long march menuju Istana. Jadilah, kini bundaran HI dan Jl. Thamrin dipenuhi lautan manusia. Untuk menuju Istana di Jl. Medan Merdeka Utara, para buruh menggunakan semua lajur di Jl. Thamrin yang menuju arah istana, kecuali lajur busway. Akibat demonstrasi ini, lalu lintas Jl. Sudirman dari Senayan menuju bundaran HI macet total. Jalur busway yang sengaja dikosongkan, juga berubah fungsi. Sebab, jalur itu juga akhirnya dipakai oleh mobil-mobil pribadi dan kendaraan umum. Dalam aksinya, para buruh tampak membawa berbagai spanduk. Sebagian besar mengenakan ikat kepala. Bendera-bendera dari sejumlah serikat buruh juga dibawanya. Selain berjalan kaki, sebagian buruh juga melakukan konvoi dengan sepeda motor. Ada empat belas tuntutan yang mereka usung dalam hari buruh internasiona. Yaitu, meminta agar 1 Mei dijadikan sebagai hari buruh dan libur nasional, hentikan PHK, hapuskan sistem kerja kontrak, cabut UU Ketenagakerjaan nomor 13/2003 dan PPHI nomor 2/2004, cabut UU PPTKILN nomor 39/2004, tegakkan dan lindungi kebebsan berserikat bagi kaum buruh, dirikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia di luar negeri dan keluarganya secara serius, pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat, dan perumahan murah untuk rakyat. Mereka juga meminta agar semua pihak menghentikan kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak, menghentikan privatisasi dan penjualan aset negara, tangkap dan adili, serta sita harta para koruptor, adili pengusaha yuang melanggar hak dasar buruh, dan menolak campur tangan IMF, Bank Dunia, CGI, WTO, dan ADB dalam kebijakan ekonomi nasional.
(asy/)











































