Tarik Ulur RUU Pemilu yang (Lagi-lagi) Molor

Jakarta - Rapat panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu kembali ditunda pembahasan untuk mengambil sejumlah isu krusial. Pengambilan keputusan isu krusial lagi-lagi molor di tengah tuntutan selesainya RUU Pemilu di bulan ini.

Pengambilan keputusan isu krusial RUU Pemilu pertama kali digelar pada hari Kamis (8/6) lalu. Hanya satu isu yang disepakati pada rapat saat itu, yakni saksi parpol dilatih dari Bawaslu.

"Kami setuju pelatihan, tapi kalau dibiayai kami belum setuju karena kondisi keuangan negara. Saksi itu tidak dibiayai oleh negara, tapi penyelenggara untuk pelatihan. Mungkin hanya bahasa saja," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakpus, Kamis (8/6).

Hanya saja, setelah itu pengambilan keputusan isu krusial mulai mandek. Hal itu ditandai dua kali skors dalam rapat untuk mengambil keputusan. Rapat tanggal 8 Juni lalu akhirnya diskors sampai hari Selasa (13/6) karena pembahasan yang alot. Setiap fraksi dipersilakan memanfaatkan waktu untuk lobi.

Lima hari berselang, Pansus RUU Pemilu kembali menggelar rapat. Sayangnya, pemerintah tidak hadir dalam rapat. Rapat awalnya sempat dibuka pada pukul 14.30 WIB namun diskors menunggu kehadiran pemerintah.

Usai skors dicabut, pemerintah belum muncul juga batang hidungnya. Alhasil, kuorum sepakat kembali menunda rapat sampai hari Rabu (14/6). Pemerintah yang tidak hadir beralasan memberikan kesempatan kepada setiap fraksi atau partai untuk lobi.

"Pemerintah minta agar hari ini lobi internal fraksi atau partai saja. Rapat Pansus dibuka lagi Rabu (14/6) pagi pukul 10.00 WIB. Saya sudah izin kepada ketua Pansus hari ini pemerintah tidak bisa hadir," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Selasa (13/6).

Tjahjo juga mengatakan jika pembahasan RUU Pemilu tetap alot maka sebaiknya kembali ke UU lama yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy yakin pembahasan tidak akan deadlock.

"Kalau anggota DPR itu 600 kemudian skornya 300-300 baru deadlock begitu. Tapi kan anggota DPR ini sekarang ada yang belum di-PAW, berarti masih ada 559, ada ganjilnya jadi nggak mungkin deadlock. Pengambilan keputusan terakhir melalui voting pasti ada yang unggul dan nggak unggul," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).

Seperti diketahui, saat ini ada 6 isu yang belum diambil keputusan di RUU Pemilu. Enam isu tersebut adalah sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, parliamentary threshold, presidential threshold, metode konversi suara, jumlah kursi tiap dapil anggota DPR, dan jumlah kursi tiap dapil anggota DPRD.

Semua bahasan RUU Pemilu ditargetkan rampung maksimal hari Kamis (15/6) dan dibawa ke rapat paripurna pada hari Jumat (16/6). Dapatkah RUU Pemilu rampung di tengah tarik ulur kepentingan antar-fraksi? (dkp/bag)