Minta Presidential Threshold Dihapus, PD Ibaratkan Tiket Bioskop

Jakarta - Partai Demokrat tetap ngotot ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di RUU Pemilu dihapus. Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengibaratkan mekanisme presidential threshold ini seperti tiket nonton film di bioskop.

"Kami dari awal sampe sekarang tidak bergeser, tetap 0%. Bukan soal angkanya tapi ini logika hukumnya. Mengapa 0%? Ini konsekuensi dari putusan MK, Pileg dan Pilpres serentak, nah kalau serentak pakai yang mana thresholdnya, enggak ada lagi," kata Hinca di Hotel Oria, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2017).

Hinca menuturkan mekanisme presidential threshold ini bagaikan membeli tiket film di bioskop. Jika presidential threshold yang digunakan di Pilpres 2019 nanti adalah hasil Pemilu 2014 lalu, itu diibaratkan sebagai menonton bioskop dengan tiket yang sudah dipakai.

"Sama dengan kau nonton film, kau beli tiket sudah kau sobek tiketnya yang kemarin itu menghasilkan Jokowi-JK, masa kau pakai lagi. Ini logika saja," ucapnya.

Menurutnya, tidak ada logika hukum dari adanya presidential threshold di 2019. "Demokrat memilih 0% karena itu yang paling masuk akal," imbuh Hinca.

Demokrat juga ingin sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka yaitu pemilih bisa memilih langsung nama calon legislatif dari partai. Bisa saja opsi 'dinego' ke terbuka terbatas, namun Demokrat tidak sepakat dengan opsi sistem proporsional tertutup.

"Kita lebih dulu terbuka tapi kalau memang ada pilihan jalan tengah antara yang semi tadi juga saya kita itu make sense dan logic. Tapi kalau saya kira tertutup itu kurang pas," ujarnya. (imk/tor)