DetikNews
Selasa 13 Juni 2017, 15:42 WIB

Soal Pembubaran Ormas, JK: Perlu Dibuat Rumusan Anti-Pancasila Dulu

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Soal Pembubaran Ormas, JK: Perlu Dibuat Rumusan Anti-Pancasila Dulu Wapres JK (Muhammad Nur Abdurahman/detikcom)
Jakarta - Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perpu soal Ormas. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan perlu ada perumusan soal anti-Pancasila terlebih dahulu.

"Iya, kita tunggu saja," katanya di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2017).

Menurut JK, sebelum membubarkan suatu ormas, perlu dibuat landasan atau perumusan soal anti-Pancasila terlebih dahulu. Jika sudah ada dasar atau landasan, proses pembubaran bisa lebih terukur.

"Ya, itu wacananya iya sudah ada, tentang pembubaran menggunakan jalur hukum ormas yang anti (Pancasila). Tapi rumusan tentang anti-Pancasila itu harus dibuat dulu. Apa itu," sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Polhukam tengah memproses pembubaran ormas yang dinilai anti-Pancasila. Menko Polhukam Wiranto mengatakan pembubaran ormas tersebut bisa cepat dilakukan.

"Pembubaran ormas anti-Pancasila itu suatu keniscayaan, mau tidak mau harus kita selesaikan," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan Indonesia adalah negeri berdaulat, di mana di dalamnya tidak mungkin ada kekuatan maupun gerakan yang anti-ideologi negara.

"Itu nggak pantas, nggak bisa diterima dengan nalar kita, akan mengganggu stabilitas keamanan, dan kedaulatan politik pun terganggu. Maka itu sesuatu hal yang harus dilakukan, soal kapan, dengan cara apa, tunggu saja. Tidak mungkin ya satu keputusan pemerintah itu dikalahkan oleh satu ormas yang nyata-nyata katakanlah sudah melakukan satu gerakan-gerakan yang membahayakan keamanan nasional itu," jelasnya.

Terkait dengan langkah ke depan untuk pembubaran ormas anti-Pancasila, Wiranto mengaku belum bisa mengatakannya saat ini. Wiranto meminta masyarakat untuk bersabar.

"Ini kan sesuatu kebijakan yang tidak selama langkah demi langkah dijelaskan kepada masyarakat, tidak bisa. Tapi tentu saat dilaksanakan ada penjelasan yang rasional, yang konstitusional, yang tidak melawan hukum, kan begitu. Sabar saja, pasti nanti suatu saat akan kita jelaskan kepada masyarakat," katanya.
(fiq/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed