JK: Pemerintah Tidak Setuju Pelemahan KPK

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan bila pemerintah tidak mendukung adanya pelemahan KPK. Namun JK menyebut pansus hak angket KPK belum tentu melemahkan.

"Jangan dulu dianggap melemahkan, bisa saja menguatkan. Tapi belum diketahui prosesnya. Prosesnya (hak angket) itu memang ada," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2017).

"Tapi seperti dikatakan Pak Presiden ini pemerintah tidak setuju pelemahan. Kalau mau penguatan atau ada suatu perubahan sistem sedikit-sedikit kan memang 15 tahun ini KPK perlu dievaluasi," sambungnya.

[Gambas:Video 20detik]

Beberapa anggota pansus hak angket disebut terlibat dalam beberapa kasus yang ditangani KPK saat ini. Menurut JK, tidak semua anggota DPR tersebut terlibat sehingga perlu ada kesepakatan yang yang dibuat dengan KPK.

"Anggotanya kan banyak. Kalau 1-2 ada hubungan tapi tidak semuanya. Harus ada kesepakatan," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menegaskan dirinya ingin agar KPK tidak dilemahkan.

"Ya kalau saya tidak ingin KPK itu lemah," kata Jokowi.

Baca juga: Ketua KPK Berharap Presiden Jokowi Ambil Sikap Soal Pansus Angket

Jokowi mengatakan lembaga KPK harus diperkuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia tidak ingin KPK kendor.

"KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh kendor karena negara kita masih membutuhkan upaya-upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi," katanya. (tfq/dhn)