Nurhadi Harus Mau Diperiksa TPF

Jakarta - Desakan kepada Duta Besar RI untuk Nigeria Nurhadi Djazuli untuk memenuhi panggilan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir makin banyak. Kali ini giliran Sekretaris Kabinet (Seskab) Sudi Silalahi yang menyerukan Nurhadi tak lagi menolak diperiksa TPF."Saya kira harus mau. Jelas sekali Presiden sudah mengeluarkan Keppres untuk TPF. Itu berarti harus dilaksanakan tugas itu," kata Sudi usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninjau pameran dan lomba Indonesia Daya, di Plasa Senayan, Jakarta, Sabtu (30/4/2005).Saat itu Sudi ditanya tentang penolakan Nurhadi untuk memenuhi panggilan TPF kasus Munir. Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris BIN tercatat telah tiga kali menolak panggilan TPF. Nurhadi beralasan TPF tak berhak memanggilnya karena yang berhak memeriksa seseorang hanya polisi. Menurut Sudi, penolakan Nurhadi merupakan tindakan yang telah menghina Keppres. Dijelaskan, Keppres telah memberi hak kepada TPF untuk mengatur prosedur dan tata cara pemeriksaan kasus Munir. Maka itu sudah seharusnya Nurhadi memenuhi panggilan TPF. "Bagaimana pun ia diminta keterangan harus memberi keterangan," kata Sudi. Meski begitu, kata Sudi, hingga kini Presiden belum mengangap perlu untuk menegur langsung Nurhadi. Tentang kemungkinan Presiden meninjau kembali penunjukan Nurhadi sebagai dubes, Sudi meminta agar hal itu ditanyakan kepada Deplu. Sudi menegaskan, Presiden menilai TPF sudah melakukan tugas yang diembannya. Jadi Sudi mengharapkan agar Nurhadi juga mengikuti sistem yang berlaku. (iy/)