.webp)
"Sekarang saya belum tahu angka terakhir, tapi mungkin sudah 80 persen. Itu karena ada masalah, jadi ada kartu yang tidak match nama dengan alamatnya, itu yang buat agak repot," kata Muhadjir saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2017).
Muhadjir mengatakan, pada Desember 2016, dirinya sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo agar KIP diberikan atas dasar manfaat, bukan kartu. Sebab, kalau menunggu (fisik) kartu, itu akan memakan waktu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan ini distribusi dilakukan dengan mendasarkan pada siswa miskin yang terdaftar dalam daftar pokok pendidikan. Sementara yang dibagi sekarang dasarnya basis data terpadu di Kementerian Sosial, karena kartu lewat desa disalurkan ke keluarga tak mampu. Diharapkan dengan itu, keluarga tidak mampu bawa anaknya ke sekolah, daftarkan mereka, baru dapat dapodik (daftar pokok pendidikan), baru kami kirim ke Kementerian Keuangan, baru dicairkan. Prosedur panjang itu," ucapnya.
Muhadjir mengatakan alasan diberikan atas dasar manfaat itu adalah masih banyak siswa miskin yang belum mendapat kartu tersebut.
Baca juga: Jokowi Bagikan 1.000 KIP ke Anak-anak Malang |
"Di sisi lain, ada siswa miskin yang sebenarnya sudah sekolah dan tidak perlu digiring. Ini mestinya dapat kartu, tapi nggak dapat. Maka sekarang yang pakai dapodik itu sumbernya keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera. Mereka menerima kartu perlindungan sosial. Itu yang saya sudah minta izin ke Presiden untuk diberi manfaat dulu, baru kalau nanti kartunya nggak datang juga, kita beri kartu baru. Karena kalau nggak begitu kasihan, mereka sudah jelas dari keluarga nggak mampu kok nggak dapat," kata Muhadjir.
Lantas, apa penyebab ketidakcocokan data penerima kartu tersebut? "Banyak masalah, karena yang tentukan kuota berapa KIP diberikan dari TNP2K di Wapres dengan sumber data dari BPS. Data BPS belum by name by address. Itu yang proses basis data terpadu di Kementerian Sosial. Saya nggak tahu bagaimana breakdown data dari BPS ke BDT, tapi mungkin ada masalah," ucapnya.
Meski demikian, lanjut Muhadjir, pihaknya sudah sepakat dengan Kementerian Sosial agar siswa miskin yang terdaftar dalam dapodik segera disinkronkan dengan data penerima kartu.
"Jadi memang agak ruwet," katanya.
Sementara itu, terkait dengan target pencapaian distribusi hingga 100 persen, Muhadjir pesimistis hal itu bisa tercapai. Meski demikian, dia mengaku akan terus mencoba karena sudah mendapat perintah dari Presiden Jokowi.
"Saya kira tidak bisa (100 persen), tapi Presiden sudah instruksikan kami berikan kartu untuk anak yatim, ini unik. Anak yatim tidak terdaftar jadi penerima KIP karena tidak tercantum dalam KK, sementara dasar pemberian KIP itu KK. Kedua, ada yang ikut panti padahal di panti juga nggak ada KK. Ini repot, padahal anak yatim harusnya yang lebih berhak, padahal di dapodik ada data mereka dan jumlahnya 1 juta. Ini akan diberikan," katanya.
Muhadjir menambahkan dia telah membuat kebijakan agar semua kepala sekolah menyisir anak sekolah di lingkungan mereka yang belum terdaftar sebagai penerima KIP untuk segera didaftarkan.
"Sekarang saya buat kebijakan semua kepala sekolah wajib sisir anak usia sekolah di lingkungan mereka. Sekarang penerimaan siswa baru kan dengan sistem zonasi. Dengan sistem ini, kepsek harus sisir anak usia sekolah di lingkungan mereka yang belum untuk dibawa yang nanti diusulkan untuk dapat bantuan Kartu Indonesia Pintar," ujarnya. (jor/aan)
