Demokrat Ngotot Presidential Threshold 0%: Ini Soal Akal Sehat

Jakarta - Pembahasan soal isu-isu krusial di RUU Pemilu belum mencapai kata sepakat di antara fraksi-fraksi DPR. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menegaskan partainya tetap ingin ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 0 persen.

"Kalau sikap Demokrat nol persen, tidak ada alasan untuk 5 persen, 10 persen," kata Benny di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).

Baca juga: Muncul Skenario 4 Paket Isu Krusial RUU Pemilu di DPR

Sebelumnya, pada Kamis (8/6) lalu rapat pansus RUU Pemilu ditunda karena fraksi-fraksi di DPR menginginkan adanya lobi-lobi. Benny menyebut jika lobi yang akan dilakukan harus memiliki argumen yang jelas.

"Bukan soal lobi, lobi kan kalau ada basis argumentasinya. Ini kan apa alasan untuk menentukan presidential threshold hasil pemilu 2014 untuk pemilu 2019. Karena pemilu 2019 itu serentak, jadi hasil pemilu yang mana, hasil pemilu 2014 sudah dipakai untuk Pilpres tahun 2014. Lalu untuk Pilpres 2019 pakai Pileg yang mana, kan tidak masuk akal, kecuali kalau Pileg dan Pilpresnya tidak diadakan serentak, boleh," jelasnya.

Benny menyebut mayoritas fraksi di DPR sepakat untuk nol persen di presidential threshold. "Kecuali mungkin partai pemerintah yang nggak setuju, ya Partai PDIP, Golkar. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, ini soal akal sehat," tuturnya.

Sebelumnya, ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menawarkan 4 paket yang bisa dipilih masing-masing fraksi untuk 5 isu krusial di RUU Pemilu. Benny pun sam sekali tidak mengetahui terkait pilihan paket tersebut.

"Pilihan paket saya tidak mengerti, pilihan paket itu apa," katanya.

Baca juga: PKS: Ada Lobi soal Ambang Batas Capres di Pertemuan Prabowo cs

Benny juga belum mengetahui perkembangan terakhir dari lobi-lobi yang dilakukan tiap fraksi di DPR. "Nggak tau, kan masing-masing fraksi itu kan," imbuhnya.

Benny menilai Presiden Joko Widodo perlu turun tangan dalam pembahasan RUU Pemilu. Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mengajak pimpinan partai politik untuk berembuk dan membahas RUU tersebut.

"Kan Pancasila kan, jadi omongan Pancasila itu bukan hanya di mulut, pakai dong, undang itu, tidak ada yang salah. Jadi kami minta kalau bisa bapak Presiden ya turun tangan lah, karena itu menyangkut masa depan demokrasi kita, masa depan negara kita ini," ujarnya.

Saat ini, posisi pemerintah adalah ingin presidential threshold 20-25%. Benny meminta Jokowi menjelaskan alasannya mengajukan angka tersebut. Dia menegaskan bahwa Demokrat ingin presidential threshold karena sesuai putusan MK.

"Jadi penolakan kita lebih karena menghargai putusan Mahkamah Konstitusi, yang menghendaki Pilpres dan Pileg itu serentak. Nah kalau Pilpres dan Pileg itu serentak, maka hasil Pileg itu tidak bisa dipakai untuk menjadi syarat presidential threshold, apalagi menjadikan Pileg tahun 2014 sebagai syarat, itu nggak masuk di akal," pungkasnya. (nvl/imk)