Usai Dilantik Jokowi, Anggota DKPP Langsung Bahas Pemilihan Ketua

Jakarta - Presiden Joko Widodo melantik tujuh orang sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Istana Negara, Jakarta. Usai dilantik, para anggota DKPP langsung membahas soal pemegang jabatan Ketua DKPP.

"Hari ini akan kami bahas apakah memungkinkan pemilihannya hari ini. Namun diharapkan hari ini sudah dapat terpilih Ketua DKPP yang baru, sehingga bisa segera serah-terima jabatan dan langsung bekerja," ujar anggota DKPP Alfitra Salam seusai pelantikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Terkait dengan tantangan DKPP ke depan, Alfitra mengatakan yang paling utama adalah penekanan pada pencegahan pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu.

"Oleh karena itu, nanti setelah UU Pemilu yang baru disahkan, tentu DKPP diharapkan akan melakukan sosialisasi terhadap nila-nilai etika yang harus dipahami dan diamalkan oleh penyelenggara pemilu," kata Alfitra.

Baca Juga: Harapan DKPP Periode 2012-2017 untuk Anggota yang Baru

"Karena adanya tindakan preventif tersebut akan mengurangi pidana lainnya," lanjutnya.

Alfitra menekankan etika merupakan prinsip awal yang harus diamalkan oleh penyelenggara pemilu. Agar terlaksana pemilu yang baik.

"Apalagi dengan adanya pemilu serentak. Tentunya ini akan menjadi padatnya pemantauan pemilu di seluruh Indonesia. Tentu perlu adanya persiapan organisasi DKPP dalam menghadapi pemilu tersebut apakah melalui sistem atau IT," tutur Alfitra.

Sebanyak tujuh orang dilantik sebagai anggota DKPP periode 2017-2022 oleh Presiden Jokowi. Tujuh orang yang dilantik tersebut mewakili sejumlah unsur, yakni:

1. Hasyim Asy'ari (unsur Komisi Pemilihan Umum)
2. Ratna Dewi Pettalolo (unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum)
3. Ida Budhiati (unsur tokoh masyarakat)
4. Harjono (unsur tokoh masyarakat)
5. Muhammad (unsur tokoh masyarakat)
6. Alfitra Salam (unsur tokoh masyarakat)
7. Teguh Prasetyo (unsur tokoh masyarakat)

Para anggota yang dilantik akan bertugas untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, serta kredibilitas penyelenggara pemilu untuk masa tugas tahun 2017 hingga 2022 mendatang. (jor/elz)