Ulama Banten Soroti Pembentukan UKP Pancasila

Ulama Banten Soroti Pembentukan UKP Pancasila

M. Rizal - detikNews
Minggu, 11 Jun 2017 23:39 WIB
Presiden Jokowi saat melantik UKP Pancasila (Foto: Ray Jordan/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang diketuai oleh Yudi Latief dengan Ketua dengan Dewan Pengarah, Megawati Soekarnoputri. Harapannya, lembaga ini bisa menjalankan kerukunan di antara elemen bangsa, menjaga persaudaraan dan saling menghormati sesama anak bangsa.

Tokoh yang bergabung dalam Dewan Pengarah UKP PIP di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, KH Ma'ruf Amin (Ketua MUI), KH Said Aqil Siradj (Ketum PBNU), Syafii Maarif (mantan Ketum PP Muhammadiyah), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Sudhamek.

UKP PIP atau UKP Pancasila ini dibentuk tak sama dengan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru.
Tapi, pembentukan UKP PIP ini dikritisi oleh sejumlah ulama Banten. Para ulama menilai, seharusnya UKP PIP itu segera menjalankan program seperti P4.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Laksana para santri diwajibkan mengaji setiap saat. Jadi pengamalan, bukan lagi teori pemahaman apalagi pengalaman. Ini bisa serempak se-Indonesia," kata pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Cidahu, Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, KH Murtadlo Dimyati dalam pesannya kepada detikcom, Minggu (11/6/2017) petang.

Kiai Murtadlo mencontohkan, masih menjadi teka-teki pertanyaan di benaknya mengenai slogan atau sabda tentang 'Saya Indonesia, Saya Pancasila'. "Lain lagi dengan 'Sata Putera Indonesia, Saya Insan Pancasilais'. Karena ideologi Pancasila merupakan syarat mutlak sahnya berbangsa dan bernegara," jelas putra kedua ulama kharismatis Banten, KH Muhammad Dimyati itu.

Karena itu, Kiai Murtadlo menambahkan, seharusnya UKP PIP menitikberatkan pada pengamalan langsung nilai-nilai Pancasila. Bukan lagi berkutat merancang program teori pemahaman dan pengalaman Pancasila, yang sebenarnya sudah ada.

"Yang amat mendesak adalah pengamalan, bukan pengalaman Pancasila. Jadi nggak perlu UKP. Toh, tinggal membuka aslinya Pancasila saja. Sepanjang tidak dibuka dan masuk ke aslinya, jangan diharap. Didik kembali tunas-tunas bangsa dan hafal pokok-pokok sila-sila Pancasila," pungkasnya. (zal/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads