Tolak Pansus, FPDIP Desak DPR Serahkan Audit BPK ke KPK

Jakarta - FPDI Perjuangan menolak usulan pembentukan pansus korupsi KPU. Audit BPK dinilai sudah cukup komprehensif. Audit itu sudah bisa dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dilakukan penyelidikannya oleh penegak hukum. Pendapat tersebut disampaikan ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (30/4/2005).Audit kali ini juga tidak sama dengan hasil pemeriksaan semester (hapsem) BPK. "Sebaiknya DPR segera menyerahkan hasil pemeriksaan BPK ke Polri,Kejaksaan dan KPK," tukas mantan ketua KNPI ini.Meski demikian, DPR bisa saja mendengar klarifikasi KPU mengenai audit ini. "Klarifikasi KPU ke DPR juga bisa jadi pertimbangan, meski hasil BPK ini sudah merupakan investigasi audit," tandas Tjahjo.FPDIP mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak cepat mengurus dugaan korupsi ini. "Temuan lanjutan apakah ada korupsi lainnya sangat tergantung dari penegak hukum," kata Tjahjo. (ast/)