.webp)
Dalam keterangan tertulis dari MPR, Sabtu (10/6/2017), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan itu ketika berbicara dalam Konvensi Anti Korupsi Jilid II dan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan tema 'Integritas dan Produktivitas Kaum Muda untuk Keadilan Sosial' di Auditorium Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, hari ini. Kegiatan hasil kerja sama MPR dan Pemuda Muhammadiyah ini menghadirkan pembicara Mustafa Kamal (Fraksi PKS) dan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dalam konteks Sosialisasi Empat Pilar MPR, Hidayat mengatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu, rakyatlah yang berdaulat.
"Ternyata rakyat bisa menjadi bagian dari mainstreaming anti-korupsi kalau rakyat menyadari kedaulatan mereka," kata Hidayat.
Hidayat lalu memberi contoh pemilihan kepala daerah di Gunung Kidul dan DKI Jakarta. Di Gunung Kidul terpilih pemimpin yang juga tokoh Muhammadiyah yang miskin namun terhormat. Begitu juga di DKI Jakarta, rakyat memenangkan pemimpin yang juga anti-korupsi.
"Padahal dalam kedua pemilihan kepala daerah itu terjadi teroris pemilu, yaitu money politics, intimidasi, maupun manipulasi. Tapi, rakyat bisa mengalahkan (trilogi terorisme pemilu) itu," ujarnya.
Dengan fakta seperti itu, lanjut Hidayat, rakyat ternyata bisa menjadi bagian untuk memotong lingkaran permasalahan korupsi di Indonesia. "Kalau korupsi itu terkait dengan kekuasaan maka ternyata kekuasaan itu bisa dikoreksi. Rakyat memenangkan pemimpin yang anti-korupsi. Pilkada di Gunung Kidul dan DKI Jakarta sudah membuktikan," tambah Hidayat.
Karena itu Hidayat mengapresiasi program Pemuda Muhammadiyah dengan madrasah anti-korupsi. Jika masyarakat teredukasi untuk tidak korupsi dan berpihak pada mereka yang anti-korupsi, maka rakyat tidak mungkin memilih pemimpin yang korupsi.
"Kaidah dalam politik mengatakan Anda siapa maka itulah yang menjadi pemimpin Anda. Kalau Anda anti-korupsi, kalau mayoritas rakyat Indonesia anti-korupsi, maka Anda dan rakyat Indonesia tidak mungkin memilih pemimpin yang korupsi. Dan, ternyata rakyat bisa," tuturnya seraya berharap program Pemuda Muhamamadiyah ini diikuti ormas kepemudaan lainnya.
"Program ini bisa diikuti ormas kepemudaan lainnya, supaya rakyat Indonesia berorientasi anti-korupsi. Supaya mereka nanti memilih pimpinannya dari pusat sampai tingkat daerah, wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, yang betul-betul berorientasi anti-korupsi supaya Indonesia bersih dari korupsi," ucap politisi PKS ini.
Buka Bersama Tradisi Indonesia
Sorenya, Hidayat menggelar acara buka bersama di rumah dinas wakil Ketua MPR, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pada acara buka puasa hari ke-15 dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan beserta Wakil ketua MPR Mahyudin, anggota MPR dan pimpinan Lembaga Pengkajian MPR, serta beberapa duta besar negara sahabat.
Dalam sambutannya Hidayat mengatakan, buka bersama merupakan tradisi umat Islam yang hanya ada di Indonesia. Tradisi tersebut terjaga karena sesuai dengan keragaman dan adat kebiasaan bangsa Indonesia.
Melalui tradisi buka bersama, bangsa Indonesia yang beragam suku, bangsa dan bahasa melakukan silaturahmi, sekaligus menjaga ukhuwah.
"Karena kita beragam, membuat buka bersama terasa kami dibutuhkan untuk menjaga rasa saling pengertian dan memahami antara satu dengan yang lain," imbuh Hidayat.
Banyak persoalan, kata Hidayat yang bisa diselesaikan bangsa Indonesia bila terus membudayakan silaturahmi pada acara buka bersama. Karena dengan silaturahmi akan terjadin pemahaman dan kebersamaan yang semakin baik.
Sementara itu KH Endang Darus selaku penceramah pada acara tersebut mengatakan, puasa merupakan salah satu cara yang digunakan Allah untuk menyamaratakan umatnya dalam satu perintah. Kalau dalam kehidupan dunia ujungnya yakni kepuasaan, maka ujung dari puasa yakni ketakwaan.
"Pada bulan puasa kita juga diwajibkan membayar zakat. Selain untuk mensucikan harta, zakat juga berarti bahwa dalam harta kita ada hak untuk orang lain yang harus dibayarkan," ucap Endang. (nwy/fdn)
