DetikNews
Sabtu 10 Juni 2017, 19:47 WIB

Persekusi Marak Terjadi karena Ada Pembiaran Sebelumnya

Jabbar Ramdhani - detikNews
Persekusi Marak Terjadi karena Ada Pembiaran Sebelumnya Diskusi tentang persekusi oleh Elsam dan AJI. Foto: Jabbar/detikcom
Jakarta - Persekusi menjadi kasus yang ramai terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kasus persekusi mulai ramai mencuat pasca-kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Praktik‐praktik persekusi terhadap kelompok masyarakat tertentu, yang dianggap melakukan kritik terhadap kelompok lainnya, marak terjadi pasca‐kasus Ahok," kata Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar.

Hal ini dikatakannya dalam sebuah diskusi bertema "Kebebasan Versus Persekusi: Negara Gagal Lindungi Warga Negara" di Sekretariat Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta, Jl Kalibata Timur IVG No 10 Kalibata, Jakarta Selatan.

Wahyudi mengatakan, praktik persekusi ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompok agama tertentu. Tindakan ini dilakukan dengan dalih pembelaan agama dan kelompoknya.

Menurutnya, sasaran tindakan persekusi tidak terkonsentrasi pada identitas atau kelompok tertentu. Dia mengambil contoh kasus yang dialami oleh dokter Fiera Lovita, warga Solok, Sumatera Barat dan bocah M yang tinggal di Cipinang.

Persekusi yang dialami oleh keduanya dikarenakan kritik kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Keduanya pun mendapatkan tekanan atau persekusi dari kelompok yang tidak senang dengan kritik yang disampaikan.

"Serangan pada dokter Fiera kan tidak karena dia gendernya perempuan, atau Islam, atau pandangan politiknya. Tapi kan karena dia mengkritik Rizieq Syihab. Serangan ke Mario juga apakah karena dia Tionghoa atau Kristen? Kan harus diperjelas sebabnya," ujar dia.

Menurut Wahyudi, persekusi yang dialami oleh dokter Fiera dan remaja M disebabkan kelompok pelaku persekusi menganggap keduanya melakukan penyebaran ujaran kebencian (hate speech). Kasus ini tidak muncul tiba-tiba tapi disebabkan adanya pengulangan-pengulangan masa lalu.

Dia melihat, ramainya persekusi pasca-reformasi terjadi setidaknya pada kasus Ahmadiyah yang terjadi di tahun 2014. Bahkan, saat itu persekusi seolah meluas ketika Menteri Agama saat itu, Suryadharma Ali, mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) untuk melarang adanya Ahmadiyah.

"Sebagaimana kita ingat persekusi terhadap Ahmadiyah. Pemerintah pernah keluarkan SKB tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah. Kedua, statement Menag seperti mengarahkan 'ayo berangus Ahmadiyah'. Paling kental, serangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Gresik. Itu jadi contoh praktik persekusi dan semua unsur hampir terpenuhi," ungkapnya.

Berlanjutnya kasus persekusi, menurutnya dikarenakan negara gagal dalam bertindak. Wahyudi menganggap pemerintah kerap melakukan pembiaran jika terjadi kasus persekusi.

"Contoh pembiaran adalah kasus 'campur racun'. Waktu itu ketika ketemu dengan Kadiv Humas Polri, katanya 'kami sudah damaikan, kami hentikan agar tidak ada konflik lebih besar'. Tapi akhirnya kasus serupa terus terjadi. Apakah ada SOP perlindungan korban atau penindakan terhadap pelakunya?" ujar dia.

Berdasarkan data dari Elsam, Wahyudi berpendapat, beberapa kasus persekusi sudah terjadi di antaranya ialah Peristiwa 1965/1966, Petrus 1982-1985, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Kejahatan di Aceh dengan adanya Daerah Operasi Militer, kejahatan di Papua dan Peristiwa Mei 1998.

Menurutnya, pengulangan peristiwa terus terjadi karena negara belum mempunyai sikap tegas terhadap kasus persekusi ini. Selain itu, upaya penyelesaian kasus HAM masa lalu belum diwujudkan betul oleh pemerintah.

Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen untuk menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat umum dan kelompok minoritas. Hal ini masuk ke dalam jargon Nawacita yang didengungkan pemerintahan Jokowi.

"Ketika kita tidak setop penyelesaian masa lalu, maka kita tidak akan dapat belajar atas kasus persekusi yang pernah terjadi sebelumnya. Negara belum pernah punya sikap tegas untuk menghentikan persekusi ini," ungkap dia.

Dalam hukum internasional, persekusi sudah dianggap sebagai salah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) h Statuta Roma 1998. Namun, persekusi baru dianggap sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan jika memenuhi tiga syarat yaitu dilakukan serangan langsung kepada masyarakat sipil, secara sistematis dan meluas dan juga ada kebijakan negara yang melatarbelakanginya.

Di Indonesia sendiri, tindakan persekusi sudah diatur dalam UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 9 huruf h dikatakan persekusi merupakan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
(jbr/bag)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed