KPUD Batam Belum Terima Gaji 5 Bulan

Batam - Pelaksanaan pilkada gubernur Kepulauan Riau (Kepri) sudah di ambang pintu. Tapi, pihak KPUD Batam sendiri hingga kini belum menerima dana pelaksanaan. Malah gaji mereka sudah 5 bulan tidak dibayar.Anggota KPUD Batam, Surya Makmur Nasution mengungkapkan hal itu kepada detikcom, Jumat (29/04/2005) saat dihubungi di Batam. Dia menjelaskan, bila tidak ada aral melintang, KPUD Batam akan menggelar pilkada gubernur Kepri pada 30 Juni 2005. Dana yang dibutuhkan KPUD Batam untuk pesta demokrasi itu sebesar Rp 30 miliar."Kendati saat ini APBD Kepri belum diketuk palu, namun kabar yang kami terima, DPRD Kepri hanya mengabulkan Rp 21 miliar," kata Surya.Akibat belum cairnya dana APBD tersebut, dengan sendirinya seluruh anggota KPUD Batam sejak Desember 2004 hingga April 2005 belum terima gaji. Tapi hal itu tidak menyurutkan mereka untuk tetap melaksanakan pilkada. "Hingga sekarang kita belum terima honor," kata Surya Makmur sembari tertawa.Dia menjelaskan, dana akan dipergunakan untuk membayar honor 37 ribu orang. Mereka terdiri dari anggota KPPS dan PPS, yang akan membantu KPUD Batam dalam melaksanakan pilkada gubernur Kepri. "Saat ini kita tengah merancang soal logistik serta penyebaran logistik sampai ke desa-desa. Prinsipnya kendati dana belum ditangan, kita akan jalan terus. Namun bila di tengah jalan kita menemukan hambatan, maka dengan dikeluarkan Perpu kita bisa saja menunda pilkada sampai Juni," katanya.Pinjaman MobilMenyinggung adanya pemberian mobil dinas jenis Toyota Kijang dari salah satu kandidat Gubernur Kepri yakni Ismet Abdullah kepada anggota KPUD Batam, Surya menjelaskan, lima unit mobil tersebut sifatnya merupakan pinjaman selama 5 bulan kedepan.Dia mengungkapkan, sebelumnya KPUD Batam memang mengajukan permohonan mobil dinas ke Pemerintah Provinsi Kepri. Namun, karena kondisi keuangan yang sulit, akhirnya Otorita Batam memberikan pinjaman 5 unit mobil Kijang buatan tahun 2001. Dimana Ismet Abdullah sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Otorita Batam."Kita memang menerima mobil dinas, tapi itu sifatnya bukan hak milik. Kita hanya diberi kesempatan pinjam pakai selama 6 bulan kedepan," kata Surya Makmur. (ast/)